Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, pelimpahan pemenuhan janji ke desa itu tidak hanya meminta sebagian anggarannya saja. Bahkan, spesifikasinya ditentukan langsung oleh Pemkab Lumajang secara detail. Sampai ketersediaannya disebut-sebut hanya dimiliki oleh dua perusahaan saja se-Indonesia.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, program pembangunan yang ada di desa memang harus selaras dengan program pembangunan yang ada di kabupaten. Sehingga, keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkan daerah yang aman perlu didukung desa.
“Masa-masa korona ini, pembangunan fisik itu terbatas. Kalau misalkan untuk peningkatan infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi, sementara tidak diperbolehkan. Nah ini, ini kan untuk menjaga keamanan itu kami breakdown, muncul perlu dilakukan pengadaan CCTV,” jelasnya.
Menurutnya, pengaturan penyeragaman spesifikasi CCTV itu memang disamakan dengan CCTV yang tersedia di Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang. Tujuannya, ketika dilakukan integrasi, semua sistem bisa mendukung. Sebab, selain ditempatkan di Dishub, rencananya juga bakal ditempatkan di Pemkab Lumajang dan kepolisian.
Sementara itu, Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Lumajang Supriadi mengaku tidak mengetahui secara teknis bagaimana mekanisme realisasi setiap desa. Dia hanya membantu soal penganggaran dan desa. “Memang ada dua perusahaan dan bersaudara. Itu sudah komunikasinya dengan pemkab,” pungkasnya.
Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer :
Redaktur : Hafid Asnan Editor : Radar Digital