Fraksi Soroti Pengadaan CCTV

Safitri • Dipublikasikan Jumat, 11 Juni 2021 | 16:02 WIB
VIRTUAL: Pelaksanaan paripurna kali ini tidak seperti sebelumnya, antara eksekutif dan legislatif bertemu langsung. Kemarin, paripurna tersebut digelar secara virtual dengan dihadiri Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
VIRTUAL: Pelaksanaan paripurna kali ini tidak seperti sebelumnya, antara eksekutif dan legislatif bertemu langsung. Kemarin, paripurna tersebut digelar secara virtual dengan dihadiri Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Realisasi seribu CCTV yang dilimpahkan Pemkab Lumajang ke setiap desa mendapat sorotan dari sejumlah fraksi. Dalam pandangan umum (PU) sidang paripurna kemarin, sejumlah fraksi mempertanyakan. Termasuk Fraksi PKS. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, tetapi fungsinya dianggap belum dapat menekan angka kriminalitas.

Pantauan Jawa Pos Radar Semeru, paripurna kali ini memang seperti dikebut. Sebab, selang sehari penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2020, seluruh fraksi di DPRD Lumajang langsung memberikan tanggapan. Kali ini giliran fraksi PKS yang membacakan PU tersebut.

Juru Bicara Fraksi PKS Muhammad Hasan mengapresiasi kerja sama pemerintah bersama forkopimda dalam penanganan korona. Namun, harapannya kerja sama itu juga dapat menjaga ketertiban dan keamanan di Lumajang. Misalnya masih maraknya kasus pencurian sepeda motor di desa-desa.

“Sebagai contoh, di Desa Ranuyoso atau Lumajang bagian utara, sudah ada 29 sepeda motor yang hilang dari rumah penduduk dalam kurun waktu yang relatif singkat. Hal itu tentu menimbulkan image di masyarakat bahwa kasus tersebut terkesan dibiarkan oleh aparat berwenang. Terbukti sampai hari ini belum terungkap,” jelasnya.

Sementara itu, dalam catatan fraksi lainnya misalnya, seperti PU Fraksi PPP yang menyebutkan, kebijakan pengadaan CCTV yang dibebankan pada anggaran desa dianggap terlalu terburu-buru dan kurang efektif. Sebab, pembebanan tersebut dapat menghambat pembangunan yang ada di desa.

Apalagi mayoritas desa di Lumajang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang layak. Ditambah jumlah anggaran yang diminta juga cukup besar. Seharusnya, Pemkab Lumajang memberikan contoh komitmen terlebih dahulu. Setelah itu, sisanya bisa dibebankan ke desa. Bukan malah semuanya dilimpahkan ke desa.

Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan Editor : Safitri
Lumajang