Rapat paripurna yang dimulai sekitar pukul 10.00 itu dihadiri pimpinan dewan lengkap beserta Cak Thoriq dan Bunda Indah yang mewakili bagian eksekutif. Wakil Ketua DPRD Lumajang secara bergantian menyampaikan beberapa temuan permasalahan, indikator, sekaligus rekomendasi yang harus dilakukan Pemkab Lumajang.
Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, setelah diamati, LKPJ bupati yang disampaikan beberapa waktu lalu tersebut tidak serius. Beberapa capaian dan indikator keberhasilan program kegiatan tersebut tidak terlampirkan secara detail. Akibatnya, masyarakat tidak mengerti kebijakan strategis pemerintah apa saja yang berhasil.
Dirinya mencontohkan, salah satu capaian kinerja masalah pendidikan. Menurutnya, untuk menyongsong masyarakat dapat mengakses pendidikan masih belum maksimal. Hal itu disebabkan peningkatan kinerja guru dan jumlah PAUD, SD, SMP, dan SMA yang terfasilitasi sarana dan prasarana memadai tidak mencapai target.
“Bicara soal kebijakan bakal meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat. Arah kebijakan itu dinilai masih setengah-setengah. Buktinya capaian program pengembangan sarana dan prasarana, kemudian peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, itu menurun,” jelasnya.
Selain masalah pendidikan, cukup banyak masalah lainnya yang sebetulnya banyak catatan yang harus segera diperbaiki. Tujuan rekomendasi itu bukan mencari kesalahan, tetapi merupakan kewajiban koreksi yang harus dilakukan oleh pihak DPRD Lumajang. “Padahal sisa anggarannya ya banyak,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Mar Iqbal
Fotografer: Atieqson Mar Iqbal
Editor: Hafid Asnan Editor : Safitri