- Perubahan Nomenklatur Perizinan
- Pengintegrasian Izin Lingkungan
- Transformasi Komisi Penilai Amdal Menjadi Tim Uji Kelayakan
- Uji Kelayakan Dokumen Amdal oleh Ahli Bersertifikat
- Pengaturan Keterlibatan Masyarakat secara Lebih Proporsional
- Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke Dalam Dokumen Lingkungan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Salah satu turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak 2 Februari, peraturan tersebut berlaku. Dengan terbitnya PP tersebut, maka enam aturan sebelumnya dicabut.
Enam peraturan tersebut adalah PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, PP 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dan PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
Iwan Sutikno, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, mengatakan, pemberlakuan PP 22 Tahun 2021 berdampak pada pencabutan PP yang sebelumnya. “Dampaknya sangat jelas. Terbitnya PP 22 Tahun 2021 ini mencabut PP sebelumnya,” katanya.
Dia menjelaskan, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan (amdal). “Inilah yang menjadi dasar penetapan wajib amdal. Secara prinsip dan konsep, pengaturan dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari pengaturan sebelumnya. Namun, perubahan itu lebih diarahkan pada penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya,” jelasnya.
Iwan memaparkan, dalam pelaksanaannya, tujuan UU Cipta Kerja adalah untuk memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan. “Sebenarnya undang-undang itu untuk mempermudah persetujuan lingkungan dalam berusaha. Sehingga, tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha,” paparnya.
Integrasi tersebut terdiri atas dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. “Dokumen lingkungan terdiri atas amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Produk akhirnya nanti menjadi persetujuan lingkungan,” tambahnya.
Sedangkan produk akhir terdiri atas surat keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKL), pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (PKPLH) dan nomor induk berusaha (NIB). “Dengan kata lain, adanya peraturan tersebut mengubah banyak definisi, istilah, dan lainnya. Terutama dalam hal pemberian izin. Izin memang sudah tidak ada. Semuanya diatur di awal. Namanya persetujuan teknis,” terangnya.
Banyaknya perubahan itu menyebabkan pihaknya belum berani melakukan sosialisasi ke semua perusahaan. “Ada banyak perubahan. PP terbaru ini ada 534 pasal, 13 bab, dan 15 lampiran. Hal itu sangat kompleks. Kami memerlukan waktu yang lama untuk mengkajinya. Sehingga, kami belum berani lakukan sosialisasi,” pungkasnya.
Jurnalis: mg2
Fotografer: Muhammad Sidikin Ali
Editor: Hafid Asnan Editor : Safitri