Diakui, saat ini masyarakat memang dirugikan. Akses jalan perkampungan banyak yang rusak. Tetapi, di sisi lain, warga yang bekerja di tambang serta pemilik armada truk pasir juga tidak memiliki pilihan akses lain. Sebab, jalur tambang masih belum bisa dilewati.
Ketua Komisi B DPRD Lumajang Eko Adis Prayoga menilai, persoalan tambang pasir tidak bisa dilihat secara parsial atau satu sudut pandang. Sebab, setiap masalah sosial yang muncul saling berkaitan. Pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab Lumajang yang menyerahkan tanggung jawab pembangunan jalur tambang pada APRI.
“Kalau hari ini teknis di lapangan masih belum memuaskan, tetapi ada progres yang kita lihat, kami tunggu. Kalau misalkan tidak serius, ayo lihat bersama-sama. Harapannya, asosiasi ini mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Supaya persoalan pasir perlahan bisa terurai,” ucapnya.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) Lumajang Agus Siswanto mengatakan, setiap level pemerintah memiliki kewenangan masing-masing. Ada yang jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten. Tahun ini kami membangun sepanjang jalan dari Pasirian ke Desa Bades hingga Desa Gondoruso.
“Itu adalah jalan kabupaten. Dari JLS Pasirian ke Bades, Bades ke Gonduruso, itu kurang lebih sekitar 7,6 kilometer. Dimana di tahun 2021 kami sudah mengajukan ke Kementerian PU yang namanya DAK. Sedangkan untuk jalan tambang yang Jarit, Gondoruso, kurang lebih sekitar 5 kilometer,” ucapnya.
Sofyanto, Ketua APRI, mengatakan, butuh waktu kurang lebih dua bulan pekerjaan itu selesai. Namun, dengan catatan, selama pembangunan tidak terjadi banjir lahar dingin yang besar. Sebab, jembatan yang sudah dibangun karena aliran lahar berubah sudah tidak bisa terpakai. “Kalau itu selesai, mohon pemerintah juga tegas menegakkan aturan,” pungkasnya.
Jurnalis: Atieqson Nur Iqbal
Editor: Hafid Asnan Editor : Safitri