Radar Jember - Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Jember dilaporkan mengalami kenaikan dari 4,62 pada tahun 2024 menjadi 4,68 pada tahun 2025/2026 atau tumbuh 0,06.
Angka itu mengemuka usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, bersama Komisi II DPR RI dan Bupati Jember Muhammad Fawait melakukan peninjauan langsung terhadap Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember, Senin (26/10).
MenPAN-RB Rini Widyantini mengapresiasi langkah konkret Pemkab Jember yang telah menyatukan lebih dari 200 jenis layanan di dalam satu gedung terpusat.
Menurut dia, langkah ini sejalan dengan strategi nasional dalam membangun Mal Pelayanan Publik untuk memangkas birokrasi yang sebelumnya harus diakses secara terpisah.
Baca Juga: Utang Judol Rp 80 Juta Diduga Jadi Motif Perampokan Toko Emas Murni Jember
"Kalau dulu harus satu per satu ke kantor-kantor masing-masing, Bupati ini sudah menyatukan layanan sebanyak lebih dari 200 layanan di dalam satu tempat," kata Rini, saat meninjau lokasi.
Tidak hanya memusatkan layanan, Rini juga menyoroti budaya integritas yang diterapkan sejak masyarakat menginjakkan kaki di area MPP. Setiap pemohon maupun pemberi layanan diwajibkan menandatangani pakta integritas guna menjamin transparansi.
"Prinsipnya semua layanan itu citizen centric, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan," tambah dia.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai positif progres mutu layanan publik di Jember yang dinilai telah keluar dari pola-pola lama yang pasif. Ia menyebut Jember kini mulai mengambil langkah proaktif lewat inovasi jemput bola kepada masyarakat.
Baca Juga: Polisi Ungkap Dugaan Motif Perampokan Toko Emas Jember, Tersangka Terlilit Utang
"Jember memulai satu langkah baru untuk secara aktif jemput bola kepada masyarakat, tidak hanya dalam konteks layanan kesehatan, tapi juga adminduk," katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengungkapkan bahwa transformasi birokrasi ini berhasil mengikis habis antrean panjang yang sempat dikeluhkan warga beberapa tahun lalu, termasuk menuntaskan 62 ribu kekurangan cetak blangko KTP.
"Alhamdulillah tahun 2025 kita sudah bisa berikhtiar, tidak ada lagi antrean terkait untuk mendapatkan pelayanan publik," katanya.
Gus Fawait menambahkan, ekspansi layanan kini tidak hanya berpusat di perkotaan. Pemkab Jember telah memperluas titik MPP ke wilayah ujung barat, utara, selatan, dan timur demi prinsip keadilan.
Selain itu, berbagai inovasi jemput bola turut diluncurkan, mulai dari aduan digital Wadul Guse, layanan kesehatan gratis lewat Universal Health Coverage (UHC) prioritas, program dokter keluarga (homecare), hingga penyediaan Mobil Cinta gratis untuk mengantar warga kurang mampu pulang dari rumah sakit.
"Ini adalah sebagian dari ikhtiar kami untuk melakukan apa yang seperti yang diarahkan oleh presiden, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh dia. (mau)
Editor : Imron Hidayatullahh