Radar Jember - Antrean panjang di sejumlah SPBU Jember dipicu meningkatnya peralihan masyarakat dari Pertamax ke Pertalite akibat disparitas harga yang lebar. Lonjakan permintaan ini memaksa Pertamina menyesuaikan pola distribusi.
Sementara penyaluran BBM bersubsidi tetap dibatasi kuota pemerintah. Akibatnya, tambahan kebutuhan di lapangan tak bisa langsung dijawab dengan penambahan pasokan Pertalite.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan, perubahan pola konsumsi tersebut terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Baca Juga: Kelangkaan BBM Berulang di Daerah, IESR Desak Pemerintah Benahi Rantai Pasok
Selisih harga yang lebar membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih ke produk bersubsidi, baik Pertalite maupun Biosolar.
“Kami juga tidak memungkiri bahwa disparitas harga menjadi salah satu faktor penentu peralihan tadi,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jember.
Peralihan itu membuat kebutuhan BBM di SPBU berubah dibandingkan pola sebelumnya. Ketika permintaan Pertalite meningkat, maka Pertamina harus menata ulang pasokan, mulai dari penyiapan produk, pengadaan, hingga distribusi ke berbagai wilayah.
Penyesuaian tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat kebutuhan Jember. Sebab perubahan konsumsi juga terjadi di daerah lain, seperti Bali, NTB, dan NTT.
Ahad mencontohkan, jika sebelumnya perbandingan kebutuhan Pertamax dan Pertalite berada pada kisaran satu banding sembilan. Maka, perubahan pola konsumsi dapat membuat kebutuhan Pertalite meningkat hingga gambaran satu banding dua belas.
Baca Juga: WFH ASN Jadi Upaya Jember Tekan Antrean BBM, Distribusi Masih Jadi Sorotan
Peningkatan kebutuhan itu tidak serta-merta membuat Pertamina bisa menambah pasokan Pertalite. Sebagai BBM bersubsidi, penyalurannya harus mengikuti kuota penugasan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Setiap liter Pertalite yang disalurkan berkaitan dengan anggaran subsidi negara, sehingga Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk menambah maupun mengurangi kuota tersebut.
“Walaupun situasi pada saat permintaan lebih tinggi di masyarakat, tapi tetap kami tidak boleh menyalurkan lebih dari kuota penugasan,” tegas Ahad.
Meski terikat kuota, tambah dia, Pertamina tetap melakukan penyesuaian pada komposisi pengiriman ke masing-masing SPBU berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Langkah itu dilakukan agar distribusi lebih sesuai dengan perubahan pola konsumsi, tanpa membuat penyaluran Pertalite melampaui kuota hingga akhir tahun. Ahad menyebut, kenaikan kebutuhan Pertalite tidak hanya terjadi di Jember, tetapi juga di SPBU wilayah sekitarnya.
“Jadi yang kami upayakan adalah betul persentase pengiriman kami sesuaikan ke masing-masing SPBU dengan kebutuhannya masing-masing,” katanya.
Untuk memantau kondisi pasokan, Pertamina mengandalkan sistem digital yang memantau ketersediaan BBM di tangki SPBU dan terminal, serta rencana kedatangan kapal pengangkut BBM.
Pemantauan dilakukan secara real time agar dapat mengetahui kondisi stok dan memperhitungkan kebutuhan pengiriman. Dengan sistem tersebut, Pertamina tidak hanya melihat ketersediaan di SPBU, tetapi juga memantau kesiapan pasokan di sepanjang rantai distribusi.
Baca Juga: SPBU Diserbu Pedagang Eceran, Antrean Panjang BBM di Jember Kapan Berakhir?
“Kami memastikan bahwa secara real time, aktual 24 jam tidak berhenti. Kami terus memantau ketersediaan stok di SPBU, di terminal, maupun rencana-rencana kapal yang akan bongkar muatan produk BBM,” ujar Ahad.
Ahad menambahkan, penyesuaian distribusi juga harus memperhitungkan kebutuhan wilayah lain karena rantai pasok BBM saling berkaitan, mulai dari penyiapan produk hingga pembagian pasokan antardaerah. Ketika permintaan Pertalite naik di satu wilayah,
Pertamina tetap harus mengatur pengiriman agar kebutuhan daerah lain dalam jaringan distribusi juga diperhitungkan.
“Peningkatan tersebut tidak hanya di wilayah Jember dan sekitarnya, tapi juga perlu mempertimbangkan pengiriman-pengiriman ke wilayah lain, termasuk juga di wilayah Jatimbalinus,” pungkasnya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh