Radar Jember - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember, terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola di lapangan.
Di balik pembagian ribuan porsi makanan setiap hari, tata kelola dan standar keamanan pangan dapur penyedia, diduga kuat masih menyimpan celah krusial.
Gelombang aduan masyarakat yang tak kunjung surut akhirnya memaksa Bupati Jember, Muhammad Fawait, memboyong masalah ini langsung ke markas Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, belum lama ini, (9/10).
Baca Juga: Pantau Revitalisasi TK Hevea di Silo, Gus Fawait Minta Warga Laporkan Sekolah Rusak
Bupati Gus Fawait, sapaan dia, mengakui bahwa langkah diplomasi politik Pemkab Jember ini diambil menyusul banyaknya laporan warga yang masuk melalui kanal Wadul Guse terkait soal MBG.
"Banyak aduan lewat Wadul Guse, ada beberapa pihak yang mengeluhkan terkait pelayanan dapur MBG, karena itu kami mendatangi BGN," katanya, dalam keterangan resminya, menegaskan maksud dan tujuan lawatannya, ke BGN.
Dalam kesempatan audiensi itu, rombongan Gus Fawait ditemui langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono. Ia mengutarakan banyak hal, salah satunya mendorong perbaikan sarana dan prasarana dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya.
"Makanya kami silaturahmi dengan Kepala MBG, Abang Sudaryono, untuk menyampaikan usulan-usulan. Alhamdulillah usulan kami diterima baik dan insya Allah akan ada perbaikan-perbaikan bertahap oleh BGN," kata Gus Fawait.
Kekhawatiran publik atas tata kelola MBG di Jember ini bukan tanpa alasan. Belum lama ini, program andalan pemerintah pusat tersebut memicu petaka ketika puluhan siswa di Kecamatan Gumukmas mendadak dilarikan ke puskesmas terdekat akibat dugaan keracunan usai menyantap hidangan MBG.
Baca Juga: Raih 3 Emas 1 Perak di Kejurprov 2026, Drumband Jember Capai Target Prestasi
Insiden ini membakar alarm bahaya terkait proses pengawasan mutu pangan yang berjalan di lapangan.
Tak berhenti pada kasus keracunan, Pemkab Jember pernah mengerahkan tim gabungan untuk penelusuran di lapangan yang mengungkap fakta mengejutkan: sejumlah dapur MBG atau SPPG di Jember ditengarai masih menunggak Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal, dapur-dapur itu aktif memproduksi dan mendistribusikan ribuan porsi makanan saban hari kepada anak-anak sekolah.
Meski kemudian BGN menjatuhkan sanksi suspend, namun pengabaian atas izin SLHS ini dinilai sebagai bentuk pembiaran risiko yang membahayakan keselamatan konsumen anak.
Lebih lanjut, Gus Fawait menegaskan bahwa setiap persoalan yang mengancam keselamatan dan kebutuhan masyarakat daerah tidak boleh didiamkan, apalagi menyangkut kesehatan generasi muda.
Ia menekankan bahwa setiap kesempatan bertatap muka dengan pejabat pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal demi memperjuangkan hak warga Jember.
"Harapannya, fasilitas yang ada semakin layak sehingga program ini dapat berjalan lebih optimal. Setiap persoalan masyarakat Jember harus terus kita ikhtiarkan jalan keluarnya demi Jember yang lebih baik," imbuh dia. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh