Radar Jember – Kebutuhan darah bisa datang kapan saja, sementara ketersediaannya sangat bergantung pada mereka yang bersedia mendonorkan darah secara rutin.
Karena itu, Pemkab Jember mendorong budaya donor darah di lingkungan pemerintahan agar tidak berhenti sebagai kegiatan sesekali, melainkan menjadi gerakan yang terjadwal dan berkesinambungan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menuangkan dorongan tersebut melalui Surat Edaran tentang Gerakan Donor Darah Rutin yang menyasar ASN, BUMD hingga jajaran pemerintah desa.
Baca Juga: Awas Penularan di Faskes! Rawat Inap karena Diare, Balita di Tegalbesar Jember Justru Tertular Bapil
Surat Edaran Bupati Jember Nomor 400.7.8.1/25442/35.09/2026 itu ditujukan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember, BUMD, serta pemerintah desa se-Kabupaten Jember.
Dalam edaran tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mendukung gerakan donor darah sekaligus mendorong pegawai yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk secara sukarela menjadi pendonor.
Bupati Fawait menekankan bahwa setetes darah yang disumbangkan secara sukarela sangat berarti bagi kelangsungan hidup sesama.
Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran pemerintah daerah diminta aktif mendukung dan menjalankan agenda donor darah secara berkala.
“Harapan kami, gerakan ini tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas, melainkan tumbuh menjadi wujud nyata dari nilai kepedulian, kebersamaan, dan semangat gotong royong seluruh keluarga besar Pemerintah Kabupaten Jember bagi kemanusiaan,” ucap Gus Fawait.
Baca Juga: Jangan Asal Bikin Kenyang, Ini Urusan Nyawa! Pj Sekda Jember Ancam Sanksi Tegas Pengelola Dapur MBG
Ketua PMI Jember Zainollah menilai keterlibatan lingkungan pemerintahan dapat menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan darah yang aman dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan.
Artinya dorongan tersebut tidak berhenti pada ajakan untuk datang donor, tetapi diarahkan menjadi kegiatan yang terjadwal.
Dalam surat itu, kata dia, setiap OPD diminta menjadwalkan donor darah secara rutin dan berkoordinasi dengan PMI Jember maupun Unit Donor Darah PMI. Sehingga kegiatan tidak berlangsung sesaat melainkan dapat dilakukan secara berkesinambungan.
“Gerakan donor darah rutin ini penting untuk menjaga ketersediaan darah, sekaligus membangun kepedulian dan gotong royong di lingkungan pemerintahan agar masyarakat yang membutuhkan darah dapat terbantu,” kata Zainollah, kemarin.
Peran pemerintah di tingkat bawah juga ikut diperkuat melalui surat edaran tersebut. Kecamatan, kelurahan, dan desa diminta mengoordinasikan serta mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat dalam kegiatan donor darah.
Pola ini membuat gerakan donor tidak hanya bergantung pada ASN di kantor-kantor pemerintahan, tetapi diharapkan dapat berkembang menjadi gerakan kemanusiaan yang melibatkan lingkungan masyarakat secara lebih luas.
Baca Juga: Waspada Love Scam hingga APK WhatsApp! OJK Jember Catat 3.545 Laporan Penipuan Sepanjang Periode Ini
Meski didorong sebagai gerakan rutin, pemerintah menegaskan donor darah tetap bersifat sukarela dan tidak bisa dilakukan sembarang orang. Pegawai yang hendak mendonorkan darah harus memenuhi persyaratan kesehatan dan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan yang ditetapkan petugas kesehatan atau PMI.
“Yang paling penting, pelaksanaan donor tetap berdasarkan kesukarelaan dan kondisi kesehatan pendonor, sehingga seluruh proses harus mengikuti pemeriksaan serta persyaratan yang telah ditetapkan,” jelas Zainollah. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh