Radar Jember - Publik kini menanti langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjatuhkan sanksi berat hingga pemutusan kontrak terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatiagung, Gumukmas.
Dapur yang dikelola Yayasan Berkah Sugih Rezeki ini ditengarai menjadi biang kelalaian yang menyebabkan keracunan massal pada 28 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Islah, Selasa, (22/9).
Laporan dari kepolisian setempat mengungkap, insiden itu bermula saat SPPG Jatiagung mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) berisi nasi, telur, tumis capjay, dan buah kelengkeng.
Namun, hidangan utama itu disusul keterlambatan pengiriman susu kedelai dari UD ZAM Bagorejo yang baru tiba pukul 09.30. Sejam berselang, puluhan siswa tumbang mengalami mual, pusing, hingga muntah hebat.
"Sekitar pukul 10.30, Asisten Lapangan (Aslap) SPPG mendapat laporan dari pihak MI Al-Islah bahwa ada 28 siswi dan siswa yang mengalami mual, pusing, dan muntah pascamengonsumsi menu MBG," kata Kapolsek Gumukmas, AKP Edi Santoso, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/9).
Sebanyak 12 anak harus dilarikan ke Puskesmas Gumukmas, sementara 16 siswa lainnya dirawat darurat di sekolah. Kasus ini kian menambah daftar hitam tata kelola program MBG yang kerap longgar dalam pengawasan higiene dan kelaikan sanitasi.
Hasil investigasi awal Korcam BGN Gumukmas, merespons kejadian ini dengan menyita sampel makanan untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah (Lakesda) Jember, Rabu, (23/9).
Korcam BGN pun secara resmi menyodorkan dua rekomendasi krusial ke BGN Pusat: menghentikan total operasional (suspen) SPPG Jatiagung dan mencopot pimpinan dapur tersebut.
Kini bola liar ada di tangan BGN Pusat. Apakah ada keputusan tegas atau hanya menggertak dengan menghentikan operasional sementara seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya.
Kejadian itu sekaligus menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam menjamin keselamatan anak-anak penerima manfaat program nasional ini.
Pemkab Jember menegaskan tak akan membela pengelola yang sembrono. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus Pj. Sekda Jember, Achmad Imam Fauzi, menyatakan Pemkab sangat memungkinkan merekomendasikan pemutusan kontrak permanen begitu hasil uji lab resmi keluar, jika dapur tersebut benar-benar terbukti lalai.
"Jangan asal bikin perut anak-anak kita kenyang, ini ada urusan nyawa. Kami pastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam," tegas Fauzi. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh