Radar Jember - Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS). Salah satu upayanya yakni dengan menggandeng pemerintah desa dan satuan pendidikan setempat.
Seperti yang dilakukan melalui koordinasi di SMP Negeri 2 Tempurejo dan Pemerintah Desa Sanenrejo, pekan lalu.
Dispendik hadir langsung ke sekolah dan desa untuk mendata sekaligus mencari solusi bagi anak yang sudah tidak sekolah maupun yang berisiko putus sekolah.
Baca Juga: Belok Mendadak di Jalan Dr Soebandi Patrang Jember, Shogun Tertabrak Toyota Calya
Kabid Pembinaan SMP Dispendik Jember Muhammad Rido’i mengatakan, penanganan ATS membutuhkan keterlibatan lintas pihak karena penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan cukup beragam. Pemdes memiliki peran dalam mendata dan menjangkau anak usia sekolah.
Sedangkan sekolah dapat melakukan deteksi dini terhadap siswa yang mulai berisiko meninggalkan pendidikan.
“Penanganan ATS tidak bisa hanya dilakukan oleh sekolah. Perlu sinergi dengan pemerintah desa, keluarga, dan pihak terkait agar anak yang sudah tidak sekolah bisa kembali mendapatkan akses pendidikan,” katanya.
Dalam koordinasi tersebut, Pemdes Sanenrejo mengungkap sejumlah persoalan yang berpotensi membuat anak meninggalkan bangku sekolah.
Baca Juga: Pemkab Jember Dapat Jatah Anggaran Rp 174 Miliar dari Pusat untuk Revitalisasi 258 Sekolah
Sekretaris Desa Sanenrejo Ponirin menyebut perundungan atau bullying menjadi salah satu persoalan yang ditemukan, selain kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.
Persoalan tersebut perlu ditangani sejak awal agar anak tidak merasa tertekan, minder, kemudian memilih bekerja atau berhenti melanjutkan pendidikan.
Menurut Ponirin, faktor ekonomi juga menjadi tantangan karena sebagian anak merasa minder dengan kondisi keluarganya hingga memilih bekerja dibanding meneruskan sekolah.
Kondisi itu menunjukkan bahwa menekan ATS tidak cukup hanya dengan mendorong anak kembali ke sekolah, tetapi juga perlu mengatasi hambatan yang membuat mereka sulit bertahan dalam pendidikan.
“Ada beberapa yang bullying di sekolah. Sehingga penanganannya harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Faktor ekonomi juga banyak, sehingga membuat anak minder dan mau bekerja saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 2 Tempurejo M. Syaifudin menjelaskan, sekolah menjadi salah satu pintu awal pencegahan siswa putus sekolah.
Pemantauan terhadap kehadiran, kondisi sosial, serta perubahan perilaku siswa diperlukan agar persoalan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi putus sekolah.
Baca Juga: Satu SPBU Melayani 63 Ribu Warga, Pakar Ekonomi Unmuh Jember Dorong Pemerataan Akses
Jika ditemukan kendala, sekolah dapat berkoordinasi dengan keluarga dan pemerintah desa untuk menentukan pendampingan yang diperlukan.
Sinergi ini diharapkan memperkuat penanganan ATS secara lebih terarah. Anak yang sudah tidak sekolah perlu dijangkau kembali agar memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.
Sedangkan siswa yang masih bersekolah tetapi berisiko putus harus dicegah sedini mungkin. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh