Radar Jember – Sekitar 2,6 juta penduduk Jember harus berbagi akses dengan 41 SPBU yang tersebar di berbagai wilayah.
Secara hitungan kasar, satu SPBU melayani sekitar 63 ribu penduduk. Namun, angka itu belum bisa menjadi patokan bahwa kebutuhan BBM masyarakat sudah terpenuhi.
Dosen ekonomi Unmuh Jember Dr. Haris Hermawan mengatakan, jumlah penduduk hanya salah satu variabel untuk mengukur kebutuhan fasilitas pengisian BBM. Pergerakan masyarakat dan kendaraan juga menjadi bagian penting yang harus diperhitungkan.
Baca Juga: Gara-Gara Tak Dengar Klakson, Dua Motor Adu Banteng di Perempatan Sabrang Jember
“Tidak bisa hanya melihat jumlah penduduk kemudian membandingkannya dengan jumlah SPBU. Yang perlu dilihat juga adalah mobilitas masyarakat, jumlah kendaraan, dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, kebutuhan BBM di setiap kecamatan tidak selalu sama. Kecamatan dengan jumlah penduduk besar belum tentu menjadi wilayah dengan konsumsi BBM paling tinggi.
Sebaliknya, wilayah yang menjadi jalur penghubung antarkecamatan dapat memiliki arus kendaraan tinggi meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit.
Kondisi tersebut membuat persoalan persebaran menjadi penting. Dari 31 kecamatan di Jember, masih terdapat wilayah yang belum memiliki SPBU.
Sementara itu, fasilitas pengisian BBM lebih banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.
Baca Juga: Rencana Batalyon Teritorial Pembangunan Silo Ditolak Warga: Bupati Jember Janji Tak Lepas Tangan
‘Yang harus dihitung bukan hanya berapa SPBU yang dimiliki Jember, tetapi apakah masyarakat di setiap wilayah memiliki akses yang memadai terhadap SPBU,” jelas Haris.
Dari perspektif ekonomi, jarak akses juga berpengaruh terhadap biaya masyarakat. Pengendara yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan BBM membutuhkan tambahan waktu dan biaya perjalanan.
Dampaknya bisa lebih terasa bagi pekerja lapangan, pelaku usaha kecil, maupun masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.
Karena itu, Haris mendorong evaluasi kebutuhan SPBU dilakukan dengan menggunakan data yang lebih lengkap.
Selain jumlah penduduk, pemerintah dapat mempertimbangkan jumlah kendaraan, kepadatan lalu lintas, pusat kegiatan ekonomi, pertumbuhan kawasan permukiman, serta wilayah yang belum memiliki SPBU.
Baca Juga: Konflik Lahan Silo Bergejolak Lagi: Warga dan Mahasiswa Gugat Rencana Batalyon TP - Radar Jember
Dengan pendekatan tersebut, penambahan fasilitas bisa diarahkan pada wilayah yang memang membutuhkan akses lebih dekat. (dhi/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh