Radar Jember - Dalam waktu setahun ini, Jember sudah tiga kali dilanda fenomena antrean BBM di SPBU. Kejadian beberapa waktu lalu itu seyogianya menjadi alarm yang tidak bisa dibaca semata sebagai persoalan kelangkaan BBM.
Antrean yang mengular memang dengan cepat memunculkan kekhawatiran masyarakat tentang ketersediaan stok.
Padahal, Pertamina hingga pemerintah telah menyampaikan bahwa pasokan BBM untuk Jember tersedia dan bahkan dilakukan penambahan ketika antrean mulai terjadi. Jika stok tersedia, maka lalu mengapa antrean tetap muncul?
Baca Juga: Rencana Batalyon Teritorial Pembangunan Silo Ditolak Warga: Bupati Jember Janji Tak Lepas Tangan
Jawabannya ternyata berada pada mata rantai distribusi. Pasokan BBM Jember selama ini sangat bergantung pada Integrated Terminal (IT) Tanjung Wangi, Banyuwangi, yang menjadi salah satu pintu utama pengiriman BBM menuju Jember. K
etika jalur menuju terminal tersebut terganggu, efeknya tidak berhenti di Banyuwangi, tetapi merambat hingga SPBU di Jember.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan, kepadatan lalu lintas di kawasan pelabuhan meningkat signifikan akibat lonjakan aktivitas logistik dan pergerakan kendaraan menuju Bali.
Berdasarkan data yang dihimpun BPH Migas, volume kendaraan logistik meningkat sekitar 12 persen. Pada saat bersamaan, pergerakan kendaraan roda dua dari Banyuwangi menuju Bali melonjak hingga 42 persen, sedangkan kendaraan roda empat meningkat sekitar 8 persen. Kepadatan tersebut membuat jalur distribusi dari IT Tanjung Wangi menuju Jember ikut tersendat.
“Posisi Tanjung Wangi akan ada hambatan apabila kendaraan-kendaraan logistik yang mengirim barang lintas pulau terjadi intensitas yang cukup besar,” ungkap Wahyudi saat meninjau SPBU Jalan Gajah Mada, Jumat malam (11/9).
Baca Juga: Konflik Lahan Silo Bergejolak Lagi: Warga dan Mahasiswa Gugat Rencana Batalyon TP - Radar Jember
Situasi semakin rumit karena pada waktu yang sama terdapat proyek peningkatan kapasitas dan perbaikan dermaga. Armada tangki BBM yang seharusnya menuju Jember akhirnya harus berbagi ruang dengan padatnya arus kendaraan di kawasan pelabuhan.
Keterlambatan kendaraan tangki berarti keterlambatan pasokan ke SPBU, dan ketika keterlambatan itu terjadi berulang, antrean pun mulai terbentuk.
“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli dan menggunakan BBM sesuai kebutuhan sehari-hari. Jika melihat ada kepadatan atau antrean di SPBU, jangan dipaksakan untuk ikut mengantre. Kami bersama Pertamina, DPRD Jember, dan Hiswana Migas terus memonitor serta bahu-membahu memperlancar distribusi BBM di Jember,” ujarnya.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada kemacetan di Banyuwangi. Ketua DPC Hiswana Migas Besuki, Ikbal Wilda Fardana, menyebut Jember memang memiliki ketergantungan cukup besar terhadap pasokan dari Terminal Tanjung Wangi.
Dalam kondisi normal, kendaraan tangki membutuhkan waktu sekitar delapan jam untuk mengangkut BBM dari Tanjung Wangi menuju Jember. Ketika jalur Pantura, terutama kawasan yang terhubung dengan Pelabuhan Ketapang, mengalami kepadatan, waktu tempuh dapat bertambah dan jadwal distribusi ke SPBU ikut bergeser.
Baca Juga: Gol Tak Sengaja Tim Sepak Bola Putri Porprov Jember Bawa Menang Tipis atas Banyuwangi
“Pasokan BBM untuk Jember sebenarnya tidak kekurangan. Kendalanya lebih pada distribusi dari Tanjung Wangi ke Jember yang membutuhkan waktu sekitar delapan sampai sepuluh jam,” katanya.
Besarnya kebutuhan Jember membuat gangguan distribusi tersebut memiliki efek yang tidak kecil. Sekitar 40 persen kebutuhan BBM yang dilayani Terminal Tanjung Wangi disebut berasal dari Jember, sedangkan 60 persen lainnya harus dibagi untuk Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso.
Dengan komposisi itu, gangguan pada satu jalur distribusi berpotensi menciptakan efek domino terhadap empat kabupaten sekaligus. Persoalannya menjadi semakin sensitif karena BBM merupakan kebutuhan harian yang tidak bisa menunggu terlalu lama.
“Kebutuhan BBM Jember memang besar. 40 persen dari Tanjung Wangi itu dikirim ke Jember,” terang Ikbal.
Tekanan tersebut juga dipengaruhi pola konsumsi masyarakat. Selisih harga Pertalite dan Pertamax membuat sebagian pengguna Pertamax beralih menggunakan Pertalite. Ketika pasokan Pertalite terlambat datang, tingginya permintaan di SPBU dapat mempercepat terbentuknya antrean.
Baca Juga: Kasus Pembuangan Bayi, Dosen UIN KHAS Jember Tekankan Pentingnya Dukungan Psikososial
Kondisi bisa semakin berat apabila masyarakat merespons antrean dengan membeli BBM secara berlebihan karena khawatir stok habis.
“Kami mengimbau masyarakat tidak panic buying. Belilah BBM secara bijak sesuai kebutuhan karena pembelian berlebihan justru bisa berdampak kepada masyarakat yang lain,” tegas pria yang juga Politisi PPP tersebut.
Karena itu, antrean yang terjadi beberapa waktu lalu seharusnya tidak berhenti sebagai persoalan yang selesai ketika kendaraan tangki kembali lancar.
Bagi Hiswana Migas, kejadian tersebut justru menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana Jember memiliki sistem distribusi yang lebih tahan terhadap gangguan.
Sejumlah opsi mulai didorong, mulai dari mengaktifkan kembali depo BBM di Jember, menambah fasilitas SPBU di wilayah yang belum terlayani, hingga menghadirkan konsep SPBU Hub sebagai titik penyangga distribusi.
Wacana reaktivasi depo BBM bukan hal baru. Depo yang berada di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, tersebut sebelumnya pernah menjadi perhatian dan bahkan dikunjungi anggota DPR RI dari Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim pada tahun lalu.
Baca Juga: Modus Imbalan Bansos 1 Juta, Collection Agent Jadi Tersangka Korupsi KUR Bank Pelat Merah Jember
Jika kembali diaktifkan, maka keberadaan depo dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan Jember terhadap satu sumber distribusi utama. Setidaknya, Jember memiliki titik penyangga yang lebih dekat dengan konsumen ketika jalur Banyuwangi mengalami gangguan.
Persoalan lainnya adalah pemerataan SPBU. Dari sekitar 41 SPBU dan SPBUN yang disebut tersebar di Jember, masih terdapat sejumlah kecamatan yang belum memiliki SPBU, di antaranya Panti, Umbulsari, Ledokombo, dan Jelbuk.
Masyarakat di wilayah tersebut harus mengandalkan SPBU di kecamatan lain, sementara jarak antarwilayah Jember cukup jauh dan mobilitas kendaraan terus meningkat. “Idealnya setiap kecamatan memiliki minimal satu SPBU. Di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi juga perlu dipertimbangkan penambahan fasilitas karena tingkat konsumsinya besar,” jelas Ikbal.
Selain depo dan pemerataan SPBU, konsep SPBU Hub juga menjadi opsi yang ditawarkan Hiswana Migas. Berbeda dengan titik yang hanya melayani kebutuhan tertentu, SPBU Hub dirancang sebagai titik penyangga yang memungkinkan kendaraan tangki BBM berada lebih dekat dengan wilayah konsumen sebelum pasokan disalurkan ke SPBU reguler.
Baca Juga: Update Kapal Virgo Transport 8, Korban Asal Jember Bertambah Jadi Empat Oran
Dengan posisi tersebut, distribusi tidak harus selalu menunggu kendaraan tangki datang dari Banyuwangi ketika jalur utama mengalami hambatan. “Kami berharap ada aktivasi depo di Jember atau semacam SPBU Hub, sehingga mobil tangki bisa standby dan pasokan ke sejumlah SPBU lebih cepat ketika terjadi kendala distribusi,” katanya.
Jember juga membutuhkan skenario pasokan alternatif ketika jalur Banyuwangi tidak dapat diandalkan untuk sementara waktu, baik karena gangguan di kawasan Pelabuhan Ketapang maupun persoalan pada jalur Pantura dan Gumitir.
Salah satu opsi yang dapat dikaji adalah pengalihan pasokan dari Surabaya atau Malang. BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga sendiri telah menyiapkan alternatif pasokan dari Surabaya dengan menyiagakan 15 unit mobil tangki, meski waktu tempuhnya sekitar 10 jam, lebih lama dibandingkan pasokan dari Tanjung Wangi yang berkisar 6 hingga 8 jam.
Pada akhirnya, antrean BBM yang sempat mengular di Jember membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar stok di tangki SPBU. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa dan mobilitas kendaraan yang tinggi, Jember membutuhkan sistem distribusi yang bukan hanya mampu bekerja ketika kondisi normal, tetapi juga memiliki cadangan ketika satu jalur mengalami gangguan.
Sebab, persoalan BBM bukan semata tentang seberapa banyak stok tersedia di terminal, melainkan seberapa kuat sistem mampu memastikan stok tersebut sampai ke tangki kendaraan masyarakat tepat waktu. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh