Radar Jember – Waktu pelaksanaan APBD 2026 tinggal menyisakan tiga bulan. Namun, serapan belanja modal Pemkab Jember masih berada di angka 22,13 persen per Minggu (13/9).
Dari pagu anggaran Rp 401,58 M, realisasinya baru mencapai Rp 88,85 M.
Kondisi ini menjadi catatan sejumlah fraksi DPRD Jember pada Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terhadap Perubahan APBD (P-APBD) 2026, kemarin (14/9).
Mayoritas faksi meminta agar hal ini segera dikebut, terutama karena ada tambahan anggaran yang harus segera diterjemahkan menjadi program di lapangan.
Baca Juga: Pohon Tumbang Lumpuhkan Jalur Gumitir Jember, Pengendara Terjebak Berjam-Jam Tanpa Jalan Keluar
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Candra Ary Fianto menilai rendahnya realisasi anggaran tidak bisa dianggap sepele. Berdasar data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, lanjutnya, hingga 11 September realisasi belanja modal baru mencapai 22,07 persen.
Padahal, dalam P-APBD 2026 terdapat tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp223 miliar yang semestinya mampu mendorong percepatan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Pihaknya meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjutinya, terutama untuk kegiatan yang realisasinya masih rendah.
Waktu yang tersedia semakin sempit sehingga program yang sudah dianggarkan jangan sampai tertahan hingga penghujung tahun.
“Program yang serapannya masih rendah hari ini harus segera dievaluasi dan dieksekusi dengan baik, bukan dibiarkan sampai akhirnya menjadi SiLPA pada akhir tahun anggaran,” tegas Candra
Baca Juga: Atasi Macet Ketapang! BPH Migas Alihkan Pasokan BBM Jember Langsung dari Surabaya
Ia juga mengingatkan agar percepatan tidak dimaknai sebagai upaya menghabiskan anggaran semata. Pelaksanaan tetap harus mengikuti prosedur dan menjaga kualitas pekerjaan sehingga uang daerah benar-benar menghasilkan manfaat.
“Serapan tinggi dan eksekusi berkualitas harus berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan,” ujarnya.
Juru Bicara Fraksi PPP Ahmad Ibnu Baqir melihat percepatan juga penting dilakukan pada belanja modal dan pembangunan infrastruktur.
Kenaikan belanja modal sebesar Rp667,87 miliar, termasuk pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), harus dikerjakan dengan pengawasan ketat meski waktu pelaksanaannya semakin mepet.
“Pengendalian mutu (quality control, Red) dan pengawasan lapangan wajib dijalankan secara ketat agar setiap rupiah alokasi infrastruktur menghasilkan daya guna yang panjang dan aman bagi mobilitas masyarakat Jember,” katanya.
Ibnu menambahkan, tambahan TKD sekitar Rp223 miliar harus benar-benar terserap untuk kebutuhan yang memberi dampak kepada masyarakat.
Sebesar Rp102,68 miliar di antaranya diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan umum serta akses pertanian. Fraksi PPP meminta pekerjaan tersebut dilakukan tepat mutu, tepat waktu, dan transparan.
Baca Juga: Mati Sejak 1992! Depo BBM Gebang Jember Diwacanakan Buka Lagi demi Cegah Kelangkaan BBM
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Golkar Amanah Nilam Noor Fadilah menekankan percepatan realisasi program dalam P-APBD 2026 harus tetap berjalan beriringan dengan kualitas pembangunan.
Setiap kegiatan tidak boleh sekadar dikejar agar angka serapan naik, tetapi harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
"Sehingga setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat," pungkasnya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh