Radar Jember – Aksi penolakan rencana pinjaman daerah Rp 786 miliar di Gedung DPRD Jember, Senin (10/8), berujung kericuhan. Adu mulut antara massa aksi dengan oknum kepala desa (kades) terjadi di lobby gedung dewan. Seorang massa aksi bahkan mengaku dicekik oleh oknum kades.
Kericuhan itu terjadi setelah massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) menyampaikan aspirasi di halaman DPRD Jember. Aksi tersebut bertepatan dengan kedatangan sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI).
Para kades datang untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Jember di Ruang Rapat Paripurna lantai dua. Mereka meminta hearing berkaitan dengan kondisi pembangunan di desa yang semakin terpinggirkan. Itu karena adanya pemangkasan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD). Hearing itu bertajuk darurat pembangunan desa.
Salah satu permintaan mereka adalah meminta Pemkab Jember memaksimalkan kemampuan anggaran yang ada dan mencari seluruh sumber pendanaan yang memungkinkan untuk mempercepat pembangunan.
Baca Juga: Gus Rivqy Dorong PKPB Jember Lahirkan Kader PKB Militan dan Loyal sebagai Penggerak Partai
Dua kepentingan yang berbeda itu sempat bertemu di halaman gedung dewan. Massa FKMCJ menolak rencana utang, sedangkan para kepala desa secara eksplisit menyatakan dukungan.
Kades Sukosari, Kecamatan Sukowono, Ahmad Romadhon, bahkan sempat mengambil mikrofon dan menyampaikan orasi dukungan tersebut. Sikap tersebut sempat membuat Koordinator Aksi FKMCJ Jumantoro terkejut. Sebab, dia mengira kepala desa tersebut akan ikut menyuarakan penolakan.
Namun, Jumantoro tidak mempermasalahkannya. Dia menganggap dukungan terhadap rencana utang juga merupakan bagian dari penyampaian aspirasi. “Ya namanya saja aspirasi,” katanya tersenyum.
Meski begitu, setelahnya Jumantoro mulai membatasi penggunaan mikrofon dalam aksi tersebut. “Kalau dukung utang, bawa mikrofon sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Bansos Makin Tepat Sasaran! Kemendagri Dorong Jember Jadi Pelopor Digitalisasi Bantuan Lewat IKD
Situasi berubah ketika massa aksi masuk ke gedung DPRD Jember. Mereka hendak menemui anggota dewan untuk menyampaikan langsung aspirasi penolakan pinjaman daerah.
Di lobby, terjadi saling dorong dan adu mulut. Massa aksi dan sejumlah kades terlibat ketegangan. Dalam situasi yang ramai itu, Moh Busairi, warga Sumberjambe sekaligus anggota Laskar Jahanam Jember itu menjadi korban kekerasan.
Busairi mengaku dicekik oleh seorang kades. Dia menyebut peristiwa itu terjadi ketika dirinya berusaha melerai seorang rekannya yang didorong. “Ada teman saya lewat disenggol, didorong. Saya lerai dan tanya, ‘Mas, ada apa?’ Dia berbalik ke saya eh dengan mata melotot, ‘Sampean siapa? Mau apa?’ Setelah itu dia malah langsung mencekik saya,” ungkapnya.
Busairi menyebut orang tersebut sebagai salah satu kades di Kecamatan Mumbulsari. “Kalau tidak salah insyaallah kades. Dia pakai atribut (seragam,Red), cuman tidak ada tanda pengenal,” urainya.
Keributan tidak sampai berkembang menjadi perkelahian. Polisi dan sejumlah kepala desa langsung melerai kedua pihak. Para kades kemudian diarahkan menuju lantai dua gedung DPRD Jember. Sementara massa aksi dibawa masuk ke ruang Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengikuti RDP.
Baca Juga: Sewa Tembus 70 Juta! Pemuda Jember Ini Buktikan Bisnis Sound Horeg Bisa Sukses dan Rambah Luar Pulau
Namun, Busairi belum menerima begitu saja persoalan tersebut. Di hadapan anggota DPRD dan aparat kepolisian, dia meminta orang yang disebutnya mencekik dirinya dihadirkan. “Kami minta hadirkan orang tersebut saat ini juga di sini. Hadirkan! Kami tidak akan pernah beranjak dari sini,” sergahnya.
Busairi bahkan meminta agar pihak yang disebutnya sebagai pelaku dipanggil sebelum agenda pertemuan dilanjutkan. “Panggil dia! Panggil! Kontak! Kontak teman-teman semua yang ada. Saya jamin tidak ada yang boleh beranjak dari tempat ini,” katanya.
Dia menilai tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena dilakukan oleh seorang aparatur pemerintahan. “Ketika ini dilakukan oleh seorang aparat, wah ini sudah keterlaluan. Keterlaluan ini. Bangsat ini yang seperti ini,” ujarnya.
Busairi juga meminta kasus tersebut diusut. Menurut dia, seorang aparatur desa semestinya memberikan contoh dalam menaati hukum. “Dia makan dari uang rakyat, digaji oleh rakyat, sak sen pakai dari uang rakyat, tapi kelakuannya sangat bejat,” katanya.
Polisi Menolak Tuntutan Massa
Namun, permintaan untuk menghadirkan kepala desa tersebut tidak dipenuhi saat itu juga. Aparat kepolisian memilih mencegah kemungkinan keributan susulan. Kabag Ops Polres Jember Kompol Istono mengatakan, polisi mengikuti jalannya aksi sejak awal.
Dia menyebut massa telah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD. “Kami mengikuti dari awal, panjenengan tertib sampaikan aspirasi diterima oleh anggota dewan apa saja aspirasinya diikuti bersama,” ujarnya.
Istono mengakui terdapat insiden yang membuat suasana tidak nyaman. Namun, menghadirkan pihak yang dituding melakukan pencekikan secara langsung di tengah massa dinilai berisiko memicu emosi kembali. “Kalau tuntutan panjenengan saya pertemukan, siapa yang menjamin kalau panjenengan tidak emosi. Seandainya dihadirkan siapa yang menjamin,” lanjutnya.
Polisi kemudian menawarkan jalur hukum kepada Busairi jika ingin memproses dugaan penganiayaan tersebut. “Monggo kalau hendak (dilaporkan) ke Polres, saya dampingi, saya kawal,” tegas Istono.
Lapor ke Polres Jember
Bagi Busairi, persoalan tersebut bukan sekadar keributan dalam aksi. Dia mengaku benar-benar mengalami pencekikan dan merasakan dampaknya setelah kejadian. Oleh karena itu, dirinya didampingi massa aksi yang lain, termasuk Ketua Laskar Jahanam Dwi Agus melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember.
Busairi resmi melapor ke SPKT Polres. Materi pertanyaan itu seputar kronologi kejadian dugaan pencekikan atau penganiayaan oleh oknum kades kepada dirinya. Ia juga menyebut, banyak saksi yang melihat kejadian tersebut. Apalagi terdapat video kericuhan maupun kamera cctv yang merekam kejadian itu sejak awal. “Saya dicekik, pastinya saya dicekik. Di depan banyak orang,” katanya.
Menurut dia, tindakan tersebut menjadi lebih serius karena orang yang diduga melakukan kekerasan merupakan aparatur pemerintahan. “Artinya dia sebagai aparatur negara, aparatur negara sudah tidak peduli bahwasanya di sini ada hukum yang berlaku,” ujarnya.
Busairi berharap kasus itu diproses secara hukum. Dia tidak ingin tindakan serupa dianggap sepele dan kembali terjadi terhadap masyarakat. Jika tindakan semacam itu dibiarkan, lanjutnya, masyarakat kecil akan berada pada posisi yang semakin lemah ketika berhadapan dengan aparatur.
"Nah, orang seperti ini bilamana dibiarkan, dia akan merajalela. Kami rakyat biasa, kami rakyat kecil. Harapannya ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku seadil-adilnya,” pintanya.
Ketegangan Berlanjut di Bapenda
Seusai melaporkan kejadian itu, massa aksi langsung menuju ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember. Mereka ingin bertemu langsung kepada oknum kades yang diduga mencekik. Massa yang datang dengan sepeda motor dan mobil itu pun langsung menghadang dan menutup pintu masuk-keluar Kantor Bapenda Jember.
Terpisah, di aula lantai dua Bapenda, para kades memang sedang menemui Pj Sekda sekaligus Kepala Bapenda Jember Achmad Imam Fauzi. Kades meminta penjelasan dari Pemkab terkait nasib pembangunan desa ke depan.
Setelah pertemuan itu, kades berjalan ke kantor depan. Saat itu, sejumlah massa aksi yang tengah menunggu langsung bereaksi. Salah seorang di antaranya memanggil nama kades tersebut. Sang kades yang disebut langsung menyaut. “Iya, saya,” jawab kades berambut cepak tersebut.
Seketika, sejumlah massa langsung mendekati oknum kades tersebut. Beberapa kepala desa yang berada di halaman kantor berusaha menghalangi agar keributan tidak meluas. Namun, suasana justru semakin memanas hingga kembali terjadi aksi dorong-dorongan.
Oknum kades itu kemudian diamankan ke dalam gedung. Di tengah situasi tersebut, Satpol PP yang berjaga juga sempat terlibat cekcok dengan massa. Polisi yang berada di lokasi langsung turun tangan untuk melerai dan meredam ketegangan.
Ketua Apdesi Jember Kamiludin sempat meminta massa menenangkan diri. Dia mengusulkan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, tawaran itu ditolak massa. Mereka tetap meminta persoalan tersebut diproses melalui jalur hukum.
“Saya pikir di mata hukum sama semua. Terus terang, kejadian tadi kami sudah menyampaikan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi ternyata buntu dan kami serahkan ke supremasi hukum. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Semoga Jember kembali kondusif,”katanya.
Selanjutnya, massa aksi membubarkan diri. Kasus ini pun masih menjadi tanya. Apakah terselesaikan atau kah akan berlanjut ke konflik lebih meluas? (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh