Radar Jember - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons wacana Pemkab Jember yang ingin menambah Rumah Sakit Daerah (RSD) baru di wilayah Jember barat.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyatakan, pengembangan infrastruktur kesehatan di daerah harus mengacu pada kebutuhan riil masyarakat dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat.
"Rumah sakit itu akan bertumbuh sesuai kebutuhan. Ada kabupaten yang rumah sakitnya cuma satu. Di Jember kenapa tiga? Karena di Jember penduduknya 2,6 juta, lokasinya jauh-jauh. Maka rumah sakit itu akan berkembang sesuai kebutuhan," katanya, usai meresmikan Homecare Pemkab Jember di Puskesmas Sumberbaru, Jember, (24/7).
Baca Juga: Siap Buka-bukaan Izin Galian C, Gus Fawait Ajak Anggota DPRD Cek Aktivitas Tambang di Jember
Sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawait mengemukakan keinginannya untuk menambah satu RSD lagi di kawasan Jember barat.
Langkah ini dinilai krusial guna meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi daerah berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut—melengkapi tiga fasilitas yang sudah ada, yakni RSD dr. Soebandi di Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
Menanggapi usulan penambahan fasilitas tersebut, Benjamin menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memetakan prioritas pengembangan secara nasional melalui komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah.
Kemenkes, kata dia, terus mendistribusikan dukungan alat kesehatan hingga pembangunan fasilitas di wilayah yang minim akses.
"Tugas kami, Kementerian Kesehatan bersama setiap kabupaten/kota, sinergi bersama. Kan kami setiap tahun men-support alat-alat kesehatan, bahkan pembangunan," tuturnya.
Selain pembangunan baru di daerah tanpa rumah sakit, Kemenkes juga menggalakkan program revitalisasi fasilitas kesehatan yang tergolong uzur.
Benjamin mengungkapkan, terdapat sekitar 400 rumah sakit daerah tua yang masuk skema renovasi secara bertahap, dengan target 100 rumah sakit per tahun.
Skenario serupa juga berlaku untuk pembenahan fasilitas tingkat dasar seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Menurut dia, kunci keberhasilan pemenuhan fasilitas kesehatan daerah terletak pada komunikasi dua arah antara pemerintah daerah sebagai pengguna (user) dan pemerintah pusat.
"Nah itulah kerja sama, ini yang sedang kami rancang. Termasuk puskesmas-puskesmas tua yang sudah sangat jelek, itu akan direnovasi. Itu membutuhkan kerja sama, maka kita harus tanya user-nya sehingga selalu terjadi kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi," tambah Benjamin.
Baca Juga: Defisit APBD Tembus Rp 986 M, Rencana Utang Pemkab Jember Rp 786,5 Miliar Bikin DPRD Terbelah!
Sebelumnya, Bupati Gus Fawait mengutarakan bahwa meski Jember memiliki banyak rumah sakit, mulai dari milik pemkab, swasta, BUMN, ditambah klinik dan puluhan Puskesmas, namun bed occupancy rate (BOR) atau ketersediaan kamar rawat inap, belum ideal dengan jumlah penduduk Jember yang menyentuh 2,6 juta jiwa.
Saat ada sekitar 15 rumah sakit di Jember, dengan ketersediaan BOR belum memenuhi ketentuan ideal yang disarankan yakni 85 persen.
"Berdasarkan data, Jember masih kekurangan sekitar 700 bed untuk melayani 2,6 juta penduduknya. Jika ada penambahan rumah sakit baru, maka berharap kebutuhan bed di Jember bisa tercukupi," katanya, saat menyampaikan progres kinerjanya di forum Pro Guse, di RSD Balung, September 2025 lalu. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh