Radar Jember - Rencana Pemkab Jember mengakukan pinjaman sebesar Rp 786,57 miliar kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memantik perdebatan.
Meski Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Jember sama-sama sepakat pembangunan harus dipercepat, tapi masing-masing fraksi memiliki pandangan berbeda terkait skema pembiayaannya.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menjadi salah satu legislator yang meminta Pemkab Jember mengkaji ulang rencana pinjaman tersebut.
Menurutnya, pinjaman bukan satu-satunya jalan untuk menutup defisit APBD 2027 yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 986 miliar.
Pemerintah dinilai masih memiliki ruang melakukan penyesuaian anggaran maupun memaksimalkan sumber pembiayaan lain tanpa harus menambah beban fiskal daerah.
"Bukan berarti satu-satunya jalan harus melalui pinjaman. Masih ada alternatif pembiayaan yang bisa ditempuh tanpa menambah beban APBD pada tahun berikutnya," ujarnya.
Widarto menjelaskan, dalam rancangan APBD 2027 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 4,52 triliun, sedangkan belanja mencapai sekitar Rp 5,52 triliun.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui proyeksi SiLPA 2026 sebesar Rp 200 miliar dan pinjaman Rp 786,5 miliar. Namun, ia menilai potensi SiLPA bisa saja lebih besar sehingga dapat mengurangi kebutuhan pinjaman.
Baca Juga: Info Lantas Jember Hari Ini: Evakuasi Truk Fuso Jalan Nasional Ditutup 30 Menit
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah tidak boleh sejak awal menyusun anggaran dengan asumsi akan muncul SiLPA dalam jumlah besar.
"Pemerintah tidak boleh sejak awal berasumsi akan ada SiLPA sekitar 10 persen dari total pendapatan. SiLPA baru diketahui setelah pelaksanaan anggaran selesai," tegas politisi PDIP tersebut.
Pandangan berbeda disampaikan Fraksi Partai NasDem. Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember David Handoko Seto menyarankan pemerintah mempertimbangkan kembali skema pembiayaan tahun jamak (multiyears) untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pola tersebut pernah diterapkan dan dapat menjadi alternatif tanpa harus mengandalkan pinjaman daerah. "Utang bukan satu-satunya opsi untuk memenuhi program dalam rencana kegiatan. Kami mencoba kembali kepada kekuatan kemampuan keuangan daerah kita," katanya.
David menilai usulan pinjaman juga perlu dicermati karena pemerintah tetap harus memperhatikan ketentuan fiskal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025 mengenai batas maksimal defisit APBD.
Karena itu, sebelum memutuskan menambah utang, pemerintah diharapkan lebih dulu mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan minim risiko terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Jember justru menilai pinjaman daerah dapat menjadi solusi percepatan pembangunan selama penggunaannya benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Anggota Banggar DPRD Jember yang juga Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo mengatakan, keterbatasan fiskal membuat percepatan pembangunan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan anggaran rutin.
Menurutnya, dana pinjaman tersebut diproyeksikan untuk memperbaiki sekitar 527 kilometer jalan rusak, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), irigasi, drainase, penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga peningkatan kapasitas layanan kesehatan.
"Kalau utang ini banyak mudaratnya tentu kami tidak akan setuju. Tapi kami melihat wacana peminjaman ini diperuntukkan bagi hal-hal yang membawa manfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat," ujarnya.
Ardi memastikan skema pinjaman telah dirancang sesuai regulasi dan tidak akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Menurutnya, proses pelunasan ditargetkan selesai sebelum masa jabatan bupati saat ini berakhir.
"Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami pastikan proses pelunasannya selesai sebelum masa jabatan bupati saat ini habis, sehingga tidak menjadi tanggungan pemerintahan yang baru," tegasnya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh