Radar Jember - Pemerintah daerah kini resmi menerapkan skema jemput bola lewat program Home Care terpadu.
Petugas kesehatan, sosial, hingga pendaftaran kependudukan, dikerahkan langsung mendatangi rumah warga rentan.
Secara bersamaan, program yang telah lebih dulu bergulir, home visit, telah gencar menyasar warga dengan sasaran prioritas.
Baca Juga: Pernah Bertanya dari Mana Huruf Berasal? Museum Huruf Jember Menyimpan Jawabannya
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Jember, Akhmad Helmi Lukman, mengatakan pola penanganan warga rentan di Jember kini wajib terintegrasi lintas sektor.
RT, RW, hingga Kepala Desa, diposisikan sebagai garda terdepan untuk mendeteksi keberadaan warga rentan, khususnya lansia tunggal atau sebatang kara di lingkungannya.
"Harapannya ke depan semua lansia, warga rentan, ibu hamil risiko tinggi, hingga disabilitas mendapatkan kunjungan rumah. Tidak usah lagi repot datang ke Puskesmas, petugas yang akan turun bersama tim," katanya, saat home visit ke kediaman lansia tunggal yang masuk dalam kategori Desil 1 dan 2, di Desa Mrawan, Kecamatan Mayang (22/7).
Di lokasi, petugas tidak sekadar menyerahkan bantuan pangan berupa sembako, beras Bulog, hingga program PKH dan BPNT.
Baca Juga: Gedung Jember Nusantara Disulap Jadi JCC, Siap Tampung Ratusan Anak Muda Kreatif
Tim medis yang terdiri dari perawat dan bidan desa turut diterjunkan langsung untuk memeriksa kondisi fisik warga.
Lansia yang ditemukan mengidap hipertensi akibat pola makan langsung diberi obat penurun tensi di tempat secara gratis.
Lebih lanjut, Helmi menyebut langkah jemput bola ini menyasar potensi populasi lansia di Jember yang diperkirakan mencapai 150 ribu jiwa.
"Untuk tahap awal, Pemkab memberikan prioritas khusus kepada lansia tunggal yang berada pada kategori Desil 1 hingga Desil 5, terutama mereka yang selama ini belum pernah tersentuh bantuan pemerintah sama sekali," katanya.
Tak hanya medis dan bantuan pangan, penanganan kependudukan juga diselesaikan di tempat.
Jika ditemukan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) warga yang bermasalah atau belum terekam, petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) langsung diterjunkan ke lapangan untuk perbaikan data.
Helmi menekankan bahwa seluruh program intervensi sosial dan kesehatan tersebut, melalui homecare maupun home visit, murni merupakan kehadiran pemkab.
"Ini semua dari pemda, yang terpenting bukan cuma kesehatannya yang ditangani, tapi kesejahteraan hidupnya juga kita jamin," tambah Helmi. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh