Radar Jember - Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal pola pengasuhan.
DPRD Jember menilai kondisi tersebut tidak boleh dipandang hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap tumbuh kembang anak.
Sekretaris Komisi D DPRD Jember Indi Naidha mengatakan, banyak anak PMI yang akhirnya diasuh kakek, nenek, paman, atau keluarga lainnya.
Baca Juga: Tak Hanya KIP Kuliah, Mahasiswa Jember Punya Banyak Pilihan Beasiswa yang Masih Jarang Diketahui
Namun, pola pengasuhan dari generasi yang lebih tua kerap menghadapi tantangan karena sulit mengikuti perkembangan anak di era digital.
"Pengasuhan dari kakek dan nenek tentu berbeda. Mereka tidak selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak di era sekarang, sehingga ketika ada perilaku yang kurang baik sering kali tidak terdeteksi sejak awal," ungkap Indi.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan pola pendampingan yang lebih komprehensif.
Dinas Sosial PPPA, Dinas Tenaga Kerja, hingga Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diharapkan dapat berkolaborasi melakukan pendampingan kepada anak-anak PMI sekaligus keluarga yang mengasuh mereka.
Ia menilai Disnaker memiliki database keluarga PMI yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan.
Baca Juga: Pernah Bertanya dari Mana Huruf Berasal? Museum Huruf Jember Menyimpan Jawabannya
Dari data tersebut, pemerintah bisa menentukan wilayah prioritas untuk memberikan pendampingan sosial maupun layanan psikolog kepada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri.
"Kalau sudah ada petanya, pendampingan psikolog kepada anak-anak ini juga perlu dilakukan secara berkala agar perkembangan emosional mereka tetap terpantau," terangnya.
Indi menegaskan, perhatian tidak hanya diberikan kepada anak. Keluarga yang menjadi pengasuh pengganti juga memerlukan bekal pengetahuan.
Tujuannya agar mereka mampu menghadapi tantangan pengasuhan sesuai perkembangan zaman, termasuk memahami perubahan perilaku anak yang kadangkala tidak terdeteksi.
Menurutnya, edukasi tersebut bisa dilakukan melalui kegiatan penyuluhan di desa dengan melibatkan Dinas Kesehatan, kader PKK, maupun tenaga pendamping sosial.
"Harapannya ada pendekatan yang berkelanjutan kepada anak maupun keluarga pengasuh. Sehingga mereka tetap mendapatkan perhatian meski orang tuanya bekerja di luar negeri," pungkasnya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh