Radar Jember - Dalam sepekan terakhir, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember menjadi perhatian publik dari dua arah yang berbeda.
Di satu sisi, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu mendapat dukungan karena dinilai membantu pemenuhan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Namun di sisi lain, muncul berbagai kritik yang menyoroti pelaksanaan program di lapangan, mulai dari persoalan pengelolaan dapur hingga dugaan penyimpangan.
Baca Juga: Teluk Love Jadi Spot Mancing Mania, Primadona Baru yang Banyak Didatangi Warga Jember
Situasi tersebut bertepatan dengan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG selama masa libur sekolah.
Berdasarkan edaran Badan Gizi Nasional (BGN), layanan MBG akan berhenti sementara pekan ini hingga 11 Juli mendatang.
Meski demikian, masa jeda ini tidak hanya dimaknai sebagai libur karena siswa tidak masuk sekolah.
Satgas MBG Jember justru memanfaatkannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini berjalan.
Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian adalah adanya dugaan dapur MBG fiktif.
Baca Juga: Sensor Gunung Raung Wajib Dicek Berkala
Satgas menerima informasi mengenai kemungkinan adanya dapur yang tercatat secara administrasi, tetapi tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
Karena itu, masa evaluasi selama libur sekolah akan digunakan untuk memastikan seluruh dapur yang terdaftar benar-benar ada dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
“Kalau memang ada dapur yang fiktif, ini menjadi kesempatan untuk mendeteksinya,” kata Wakil Ketua Satgas MBG Jember Ahmad Hoirozi.
Tidak hanya itu, evaluasi juga menyasar sejumlah persoalan teknis yang sebelumnya sempat ditemukan di lapangan.
Beberapa dapur MBG diketahui pernah mendapatkan sanksi penghentian sementara karena belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.
Baca Juga: Menancap di Pasir, Barongan Bambu Rawan Bagi Pengunjung di Pantai Jember
Persoalan ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan dampak lingkungan dan kenyamanan warga di sekitar lokasi dapur.
Meski sejumlah masalah mencuat, Satgas menegaskan bahwa evaluasi bukan berarti program MBG gagal atau akan dihentikan.
Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program ke depan semakin tertata dan sesuai standar yang ditetapkan.
Pengelola yang tidak memenuhi ketentuan akan dibenahi, sementara fasilitas yang belum sesuai SOP akan diminta melakukan perbaikan.
“Kalau ada dapur-dapur yang kurang bagus, ya diperbaiki ke depan. Bukan programnya yang dihentikan,” tegas anggota Komisi B DPRD Jember tersebut.
Baca Juga: Info Laka Jember: Kecelakaan Beruntun Tiga Orang Luka-Luka, Terjadi Akibat Sopir Innova Ngantuk
Tiga pekan masa jeda ini pun menjadi ujian penting bagi evaluasi pelaksanaan MBG di Jember. Terutama terkait dugaan dapur fiktif dan pemenuhan standar operasional di lapangan.
Sebab, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan ketepatan sasaran penerimanya.
“Fokus kami adalah memperbaiki dapur-dapur yang masih kurang baik agar saat program berjalan kembali, kualitas layanan semakin maksimal,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh