Radar Jember - Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Jember langsung menggenjot kapasitas 248 personel Tim Layanan Rujukan Terpadu (LRT) yang baru dibentuk baru-baru ini.
Langkah ini diambil di tengah tuntutan publik atas karut-marut akurasi data kemiskinan dan lambatnya akses jaminan sosial di tingkat akar rumput.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPPA Jember, Muhammad Rizqi Fajri, menegaskan bahwa Tim LRT diposisikan sebagai mata dan telinga pemerintah yang memikul target bulanan untuk menyisir warga yang tercecer dari bantuan.
Baca Juga: Prof Hepni Berpulang, UIN KHAS Jember Berduka
"Kami butuh data akurat agar bantuan tepat sasaran, bukan salah sasaran," katanya, saat pembekalan Tim LRT, di Pendapa Wahyawibawagraha, (16/6).
Rizqi menambahkan, tim yang terdiri dari seluruh desa dan kelurahan ini ditarget wajib menyetor data warga miskin dan rentan setiap bulan.
Mereka juga wajib melakukan pengawasan pasca-bantuan untuk memangkas celah penyelewengan dan memastikan bantuan stimulan benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
Tim LRT kini juga dipaksa melek media sosial guna memotong jalur birokrasi berkas yang kerap dikeluhkan melambat.
Selain itu, dalam urusan kesehatan, kolaborasi ini diuji lewat program home care dan pemanfaatan ambulans desa yang kerap diisukan mangkrak.
Sekretaris Dinkes PPKB Jember, Ni Ketut Ardani, menyatakan Tim LRT harus mampu mengintegrasikan layanan video call dokter hingga evakuasi medis darurat.
"Jika diperlukan penanganan cepat, maka tim LRT dapat memanfaatkan ambulans desa untuk membantu proses rujukan pasien,” tambah dia. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh