Radar Jember – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 terus dipantau.
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah sekolah di Jember.
Ini untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan sekaligus menjamin setiap anak memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan.
Salah satu sekolah yang dipantau adalah SDN Kepatihan 3 Jember. Sekolah tersebut membuka tiga rombongan belajar dengan total pagu 84 siswa.
Baca Juga: Orderan Anyep Pendapatan Tekor, Kisah Srikandi Ojol Jember Bertahan Hidup di Tengah Cekikan Ekonomi!
Pada tahap pertama, kuota jalur mutasi sebanyak empat siswa telah terpenuhi seluruhnya. Sementara dari kuota afirmasi sebanyak 21 siswa, baru terisi lima siswa. Sehingga sisa kuota nantinya akan dialihkan ke jalur domisili.
Ketua Panitia SPMB SDN Kepatihan 3 Jember Herma Syafiatun mengatakan pelaksanaan SPMB sejauh ini berlangsung lancar tanpa kendala berarti.
Pihak sekolah juga berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama proses pendaftaran hingga daftar ulang berlangsung.
“Alhamdulillah lancar-lancar saja. Kami menerima sesuai juknis daerah dan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemantauan juga dilakukan di SMPN 7 Jember. Antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut cukup tinggi.
Pada tahap pertama tercatat sebanyak 284 calon siswa mendaftar, sementara kuota yang tersedia hanya 168 siswa sehingga persaingan berlangsung cukup ketat.
Kepala SMPN 7 Jember Davit Rahman mengatakan tingginya jumlah pendaftar menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Selain menjalankan proses SPMB sesuai petunjuk teknis, sekolah juga berupaya membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan prestasi akademik maupun non akademik.
“Kami ingin mengembalikan SMPN 7 Jember sebagai sekolah yang berprestasi. Tidak hanya akademik, tetapi juga non akademik. Dan itu dimulai dari saat pendaftaran sekolah,” katanya.
Widyaprada BBPMP Provinsi Jawa Timur Mukharlis Junizal menjelaskan, monev dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung transparan, bersih, dan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Izal, yang tidak kalah penting adalah bagaimana sekolah memberikan pelayanan yang baik kepada calon siswa dan orang tua selama proses penerimaan berlangsung.
“Yang paling penting adalah tidak ada anak yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Semua harus memperoleh layanan yang sama, sementara sekolah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap tahapan SPMB,” pungkasnya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh