Radar Jember - Di tengah polemik yang berkembang, rencana pembangunan Batalyon TP kini memasuki babak baru.
Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf Rifqi Muhammad Syuhada memastikan seluruh proses pembangunan untuk sementara dihentikan sambil menunggu evaluasi dari Kementerian Pertahanan.
Dengan kata lain, tidak ada aktivitas lanjutan pembangunan yang saat ini berjalan di Desa Silo. Itu berlaku sejak 23 Mei lalu.
Baca Juga: Misteri Mundurnya Andrias Warsito, Calon Bos PDAM Jember Terpilih yang Pilih Putar Balik
Menurut Rifqi, pembangunan Batalyon TP merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang bertujuan memperkuat pertahanan negara sekaligus mendukung ketahanan pangan.
Namun munculnya keberatan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat.
Ia menegaskan TNI tidak pernah memaksakan pembangunan harus dilakukan di Desa Silo apabila memang menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan.
Rifqi menjelaskan lokasi Silo dipilih melalui sejumlah tahapan kajian teknis. Sebelum mengarah ke Silo, pemerintah sempat mempertimbangkan kawasan Mumbulsari.
Namun setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Pertahanan, lokasi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat karena kondisi lahan dan topografinya.
Baca Juga: Kecoh Kemhan, Perhutani Dituding Jadi Biang Kerok Benturan TNI vs Rakyat di Hutan Silo Jember
Desa Silo kemudian dipilih karena berada di wilayah paling timur Jember sekaligus memiliki ketersediaan lahan negara yang dianggap memenuhi kebutuhan sistem pertahanan darat.
Ia juga membantah isu yang mengaitkan pembangunan Batalyon TP dengan aktivitas pertambangan.
Menurutnya, seluruh proses penentuan lokasi murni didasarkan pada kebutuhan pertahanan wilayah dan tidak pernah berkaitan dengan kepentingan tambang.
“Saya pastikan pembangunan Yon TP di wilayah Jember tidak ada sama sekali hubungannya dengan pertambangan,” tegasnya.
Meski demikian, Rifqi mengakui sosialisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran masyarakat.
Karena itu pemerintah memilih menghentikan sementara seluruh proses pembangunan sambil menunggu hasil evaluasi.
“Di wilayah Tapal Kuda, semua sudah mulai pembangunan. Sementara di Jember, saat ini prosesnya dievaluasi dan kami menunggu keputusan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menurut Rifqi, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan kehadiran Batalyon TP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
Kehadiran sekitar seribu personel dapat menciptakan perputaran ekonomi miliaran rupiah setiap bulan yang berpotensi menggerakkan UMKM, jasa, kuliner hingga sektor perdagangan.
Namun ia menegaskan manfaat ekonomi tersebut tidak boleh dibangun di atas konflik sosial yang belum terselesaikan. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh