Radar Jember - Kebijakan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax yang melonjak drastis dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter memicu guncangan ekonomi riil di tingkat daerah.
Di Jember, kenaikan yang mencapai hampir Rp 4.000 per liter ini memaksa gelombang migrasi massal konsumen dari Pertamax ke Pertalite.
Pantauan Jawa Pos Radar Jember, dampak kenaikan ini seketika memicu antrean kendaraan mengular di berbagai SPBU dan pasokan Pertalite di tingkat eceran dilaporkan kerap habis akibat lonjakan permintaan.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Jember, Muhammad Iqbal, mengingatkan bahwa lonjakan harga di atas 30 persen ini merupakan pukulan telak bagi pelaku ekonomi mikro, UMKM, kurir, hingga ojek online.
Namun, kelompok yang paling rentan mengalami pemburukan nasib secara sunyi justru adalah kelas menengah.
"Kelas menengah ini kelompok yang sangat rentan. Mereka tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos), tidak tersentuh BLT atau jaminan sosial lainnya dari anggaran pusat maupun daerah," kata Iqbal, saat dikonfirmasi, Selasa (16/6).
Akibatnya, kata dia, kelompok ini rentan melakukan strategi bertahan hidup yang berisiko. "Mereka berisiko 'mantap' atau makan tabungan. Jika tidak diantisipasi, maka lama-lama terjerat maut (makan utang)," imbuh dia.
Iqbal juga mendesak pemerintah daerah segera merespons situasi krisis ini. Berkoordinasi dengan stakeholders terkait, transparan membuka data simulasi fiskal, menghitung presisi pasokan kiloliter harian BBM subsidi, serta memastikan stabilitas harga bahan pokok di pasar.
Baca Juga: Pertama Kali, BAZNAS Jember Sembelih Domba Dam Jamaah Haji Indonesia dan Salurkan ke Mustahik
Iqbal mengkhawatirkan, jika daya beli terus merosot, maka ujungnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi diproyeksikan ikut anjlok. "Jangan dibiarkan diam-diam begitu saja, sementara masyarakat bergulat bertarung sendiri," tuturnya.
Sebagai bentuk konkret kenegarawanan, Iqbal juga mendorong Pemkab Jember menunjukkan langkah etis melalui efisiensi anggaran internal, termasuk memangkas konsumsi BBM operasional kendaraan dinas di lingkungan pemda dan pendapa.
Namun, ia mewanti-wanti agar pembatasan ini tidak memicu masalah baru di hilir. "Jangan sampai kendaraan dinas malah beralih dan bersaing merebut kuota Pertalite milik masyarakat, kurir, atau profesi ojek," tegasnya.
Terakhir, ia mengingatkan momentum krisis ini menguji kematangan birokrasi sipil dalam menangani antrean SPBU.
"Serahkan sepenuhnya pada mekanisme pengamanan kepolisian. Pemkab bersama Forkopimda harus fokus mengatasi akar masalah ekonomi, bukan sekadar menjaga ketertiban fisik di lapangan," pungkas dia. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh