Radar Jember - Di balik persoalan administrasi yang dikeluhkan para nelayan Puger, tersimpan masalah yang lebih besar.
Sulitnya memperoleh rekomendasi solar subsidi tidak hanya menghentikan aktivitas melaut sebagian kapal. Tetapi juga mulai menggerus ketahanan ekonomi keluarga nelayan yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada laut.
Laut, bagi mereka, bukan sekadar tempat bekerja. Laut adalah sumber penghasilan utama yang menopang kebutuhan sehari-hari.
Ketika kapal tidak berangkat melaut, praktis tidak ada pemasukan yang bisa dibawa pulang. Kondisi inilah yang kini mulai dirasakan banyak keluarga nelayan.
Sebagian nelayan memilih tetap melaut dengan membeli solar dari pengecer.
Namun pilihan itu membawa konsekuensi biaya yang jauh lebih tinggi. Jika solar subsidi sulit diakses, maka mereka harus membeli solar eceran dengan harga yang lebih tinggi. "Harganya kalau di eceran itu bisa Rp 9.000 hingga Rp 10 ribu per liter," ungkap Muhammad Rian Yakub, Ketua Kelompok Nelayan Mutiara Laut Selatan.
Padahal kapal berukuran di atas 5 GT membutuhkan sedikitnya 200 liter solar dalam sekali perjalanan. Hal itu menyebabkan kecemburuan sosial antar nelayan. Dengan frekuensi melaut hingga lima kali dalam sebulan, kebutuhan bahan bakar menjadi beban yang sangat besar.
Belum lagi biaya operasional lain seperti pembelian es untuk pendingin penyimpanan, logistik, konsumsi awak kapal, hingga kebutuhan perbekalan lainnya. "Sekali melaut, ongkos yang keluar antara Rp 7 juta hingga Rp 8 juta," kata Rian.
Ironisnya, pengeluaran besar tersebut tidak selalu sebanding dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Nelayan harus berhadapan dengan faktor cuaca, musim, dan ketersediaan ikan yang tidak bisa diprediksi.
Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan tidak mampu menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan.
Ketua Kelompok Nelayan Lancar Jaya Ricky Habibi, mengatakan sebagian nelayan kini memilih berhenti melaut sambil menunggu kejelasan akses solar subsidi.
Tetapi, keputusan itu juga bukan tanpa risiko. Sebab kebutuhan hidup keluarga tetap harus berjalan setiap hari.
Menurut dia, banyak nelayan akhirnya bertahan menggunakan tabungan yang tersisa. Sebagian lainnya terpaksa menjual atau menggadaikan barang berharga ke Kantor Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Dalam situasi yang semakin terdesak, tidak sedikit yang akhirnya memilih meminjam uang untuk mempertahankan ekonomi keluarga.
"Mayoritas warga Puger itu nelayan. Sawah kami ya laut. Kalau tidak melaut, kami tidak punya penghasilan dan tidak punya banyak pilihan pekerjaan lain," terangnya.
Tak sedikit dari mereka ketergantungan terhadap pinjaman, termasuk pinjaman online (pinjol). Kondisi itu muncul bukan karena nelayan ingin berutang, melainkan karena mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup saat pekerjaan utama mereka tidak dapat berjalan normal.
"Kami enggak tahu solusinya. Solusinya untuk bertahan hidup. Ya, dari pinjol," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan, persoalan nelayan di Kecamatan Puger ini tak boleh dianggap sepele.
Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia meminta pemerintah memberi kemudahan agar aktivitas nelayan tidak terganggu.
“Nelayan jangan terus dibebani prosedur yang rumit. Persoalan administrasi harus dipermudah supaya mereka bisa fokus melaut,” tegas pria yang juga Ketua DPC PDIP Jember tersebut. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh