Radar Jember - DPRD Jember ikut menyoroti serius terhadap potensi konflik Pilkades Serentak 2027.
Selain persoalan rivalitas antar calon, praktik money politic disebut masih menjadi ancaman yang sulit dipisahkan dari pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Jember Budi Wicaksono mengatakan, desa dengan kepala desa petahana yang kembali maju biasanya memiliki tensi politik lebih tinggi.
Karena itu, pemerintah diminta mulai mengantisipasi sejak sekarang sebelum suasana desa semakin memanas menjelang tahapan pilkades.
“Kalau incumbent maju lagi, biasanya konfliknya lebih tinggi. Itu yang harus dipetakan dan diantisipasi dari awal,” ujarnya.
Budi juga menyinggung praktik politik uang yang menurutnya masih kerap terjadi dalam pilkades.
Bahkan, ia menyebut fenomena “lelang suara” sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat.
Meski sulit diberantas sepenuhnya, pemerintah tetap diminta menyiapkan langkah pengawasan yang lebih tegas.
Baca Juga: Rektor UIN KHAS Jember: Mari Berkurban Sebelum Jadi Korban Kebakhilan
“Kalau bicara money politic, ya hampir pasti ada. Tinggal bagaimana antisipasinya supaya tidak menimbulkan konflik besar di masyarakat,” katanya.
Menurut Politisi NasDem tersebut, pengamanan pilkades nantinya tidak cukup hanya mengandalkan aparat keamanan.
Pemerintah desa, panitia pilkades, hingga masyarakat harus ikut menjaga situasi tetap kondusif.
Sebab, pilkades bukan sekadar memilih kepala desa, tetapi juga menjaga persaudaraan warga agar tidak pecah karena perbedaan pilihan politik. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh