Radar Jember – Tantangan pendidikan di Jember tidak hanya soal pembelajaran di kelas, tetapi juga bagaimana sekolah dipimpin.
Karena itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember menggelar bimbingan teknis penguatan kepala sekolah yang diikuti ratusan kepala sekolah (kepsek), pengawas, dan penilik di GOR SMPN 7 Jember, Sabtu (23/5).
Penguatan itu diharapkan membentuk budaya sekolah yang aman dan nyaman (BSAN) bagi siswa.
Bimtek tersebut tidak hanya membahas tugas administratif kepala sekolah, tetapi juga menekankan pentingnya peran pemimpin satuan pendidikan dalam membangun budaya belajar yang sehat.
Kepala sekolah dinilai tidak cukup hanya memahami urusan manajerial, melainkan juga harus mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan sekolah masing-masing.
Karena itu, Dispendik menghadirkan sejumlah narasumber dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, hingga Inspektorat Jember.
Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dispendik Jember, Tulus Wijayanto, mengatakan, kegiatan itu digelar agar seluruh aparatur pendidikan memiliki persepsi yang sama terkait transformasi pendidikan.
Menurut dia, perubahan dunia pendidikan saat ini membutuhkan pemimpin sekolah yang mampu beradaptasi dengan zaman.
“Bimtek ini diikuti dari jenjang PAUD-TK, SD dan SMP. Harapannya mereka punya satu persepsi sama terkait bagaimana bertransformasi di pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini,” ujarnya.
Dalam bimtek tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning.
Saat ini, pembelajaran mendalam menjadi salah satu pendekatan pendidikan yang didorong pemerintah pusat.
Pendekatan itu menekankan pemahaman materi secara lebih mendalam dibanding sekadar mengejar banyaknya materi pelajaran.
Kepala sekolah dinilai perlu memahami arah kebijakan tersebut agar program pendidikan dari pusat hingga daerah berjalan linier.
“Bukan banyak-banyaknya materi, tetapi bagaimana siswa bisa menguasai sesuatu secara mendalam,” kata Tulus.
Selain itu, materi dari BKPSDM dan Inspektorat Jember diberikan untuk memperkuat integritas kepala sekolah sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Sebab, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pemimpin pembelajaran, tetapi juga pengambil kebijakan yang berkaitan dengan anggaran maupun pelayanan publik di sekolah.
Karena itu, pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan dan etika birokrasi dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil tetap sesuai aturan. “Kepala sekolah harus menjadi teladan dalam kinerjanya sebagai ASN,” imbuhnya. (kin/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh