Radar Jember - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, Aries Harianto, menanggapi terkait video viral anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat (RDP).
Ia menilai, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan etika personal, tetapi menyangkut tanggung jawab kelembagaan sebagai wakil rakyat. Menurutnya, perilaku semacam itu dapat mencederai marwah lembaga legislatif di mata publik.
Sorotan ini muncul karena rapat yang berlangsung saat video direkam tengah membahas isu-isu strategis sektor kesehatan di Jember, mulai kasus campak, angka kematian ibu dan bayi, hingga persoalan stunting.
Bagi Aries, substansi pembahasan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat seharusnya menuntut perhatian penuh dari seluruh anggota dewan.
"Ini merupakan soal perilaku pejabat yang berseberangan dengan soal etis normatif. Ini berarti pelaku bekerja tapi menanggalkan pekerjaannya,” ujarnya.
Menurut Aries, tindakan tersebut menunjukkan kontradiksi antara mandat representasi publik dengan sikap yang ditunjukkan dalam forum resmi.
Ia menilai kehadiran anggota dewan harus disertai keseriusan menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan.
"Perilaku semacam ini tidak saja merupakan bentuk inkonsistensi terhadap mandat representasi publik, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas sumpah jabatannya sebagai anggota DPRD,” tegas pria yang juga Ketua Dewan Pakar ICMI Jember.
Baca Juga: Achmad Syahri Anggap Main Game dan Merokok Ketika Rapat Adalah Pembelajaran Berharga Selama ia Hidup
Dari sisi tata tertib dan kode etik, Aries menilai persoalan ini semestinya menjadi perhatian serius Badan Kehormatan DPRD Jember.
Ia meyakini pimpinan dewan tidak akan tinggal diam, namun konsistensi tindak lanjut menjadi kunci penting agar ada pembelajaran kelembagaan. “Tanpa penindakan tidak mungkin terjadi pembelajaran,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak paling nyata dari insiden ini adalah potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Menurutnya, ketika DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap regulasi, tetapi di internalnya muncul perilaku kontradiktif, publik akan menilai kredibilitas lembaga tersebut.
Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, Aries meminta DPRD menempuh langkah tegas melalui proses yang transparan dan memberikan kepastian.
Jika tidak, maka ia khawatir kejadian serupa justru dianggap lumrah dan menjadi preseden buruk bagi budaya politik di daerah.
“Jalankan aturan melalui proses yang transparan dan berkepastian. Jika DPRD tidak melakukan aksi konkrit, maka peristiwa serupa akan berulang,” tandasnya.
Lebih jauh, Aries melihat peristiwa ini bukan sekadar soal disiplin individu. Ia menyebutnya sebagai indikator lunturnya penghormatan terhadap marwah jabatan publik yang semestinya dijaga oleh setiap pejabat.
“Jangan sampai Jember menjadi: Pentas Immoral Perilaku Pejabat,” pungkasnya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh