Radar Jember - Danatransfer dari pusat dipangkas hingga Rp 270-350 miliar, Pemkab Jember tetap tancap gas mengejar target pembangunan 248 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh desa/kelurahan.
Data Diskopumdag Jember mencatat, per akhir Februari lalu, baru 112 KDMP yang berdiri. Artinya, masih ada 136 koperasi yang harus dikebut pembangunannya dalam rentang waktu Maret hingga April ini. Ambisi ini tampak kontradiktif dengan realitas fiskal yang sedang dialami daerah.
Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini memang sempat digadang-gadang sebagai motor ekonomi baru setelah kesuksesan KDMP Sidomulyo, Silo, Jember, yang sukses melakukan direct export kopi ke pasar internasional.
Namun, euforia itu sepertinya susah direplikasi di 248 desa lainnya di Jember yang juga mengalami pengurangan DD/ADD serupa.
Apalagi, Pemkab Jember juga tengah menyiapkan 207 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keduanya, KDMP dan MBG, diproyeksikan berjalan beriringan dalam satu ekosistem ekonomi.
Menanggapi tekanan anggaran yang mencapai ratusan miliar tersebut, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan KDMP.
Ia bahkan menepis keraguan mengenai lokasi koperasi yang dinilai tidak strategis karena tidak berada di pusat keramaian.
"Iya, memang kalau melihat dari efisiensinya memang banyak nilai yang di-efisiensi untuk mensukseskan KDMP. Tapi yakinlah KDMP ini kalau dibangun di pusat keramaian ataupun tidak di pusat keramaian, tetap akan besar menurut saya," katanya, saat ditemui 15 April lalu.
Sebagai informasi, biasanya, desa-desa di Jember ini mendapat jatah Dana Desa (DD) di kisaran sebesar Rp 1 Miliar.
Namun setelah pemangkasan itu, kini setiap desa mendapat jatah DD sebesar Rp 373,4 juta atau turun sekitar 58-60 persen.
Mayoritas kepala desa dibikin pusing dan berharap kepada pemerintah daerah agar Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari APBD, tak bernasib sama seperti pemangkasan DD, yang bersumber dari APBN, yang diproyeksikan untuk mendanai KDMP ini.
Meski begitu, Gus Fawait, sapaan akrab Bupati Jember, menaruh ekspektasi besar terhadap keberadaan KDMP ini.
Ia menilai bahwa keberadaan KDMP nantinya tidak perlu berada di lokasi komersial ramai. Alasannya, karena pasarnya sudah diyakini jelas, yakni menjadi supplier utama bagi program MBG.
"Karena KDMP ini akan disambungkan dengan MBG, maka sebetulnya KDMP ini harapannya adalah menjadi supplier MBG, dipegang oleh KDMP, sehingga masyarakat yang menjadi anggota KDMP juga bisa mendapatkan manfaat dari pembagian hasil," tambahnya.
Mengenai pemotongan dana transfer yang mencekik, Gus Fawait mengaku pihaknya melakukan langkah strategis dengan memangkas pos-pos anggaran yang dianggap kurang krusial untuk dialihkan ke pembangunan.
"Saya pikir bukan hanya di desa ya, di pemerintah Kabupaten juga dilakukan pemotongan. Kami melakukan efisiensi untuk hal-hal yang kurang begitu penting, kita gunakan untuk pembangunan. Mungkin di desa juga seperti itu," katanya.
Meski begitu, ia tidak begitu detail menguraikan program apa saja yang terganggu imbas efisiensi ini. Namun ia meyakini pemerintah daerah memiliki alternatif lain untuk dioptimalkan sebagai sumber-sumber PAD demi memastikan program-program kerakyatan untuk kota berpenduduk 2,6 juta ini tetap berjalan.
Baca Juga: Subsidi Salah Sasaran! Jasa Laundry hingga Hotel Juga Pakai Gas Elpiji 3 Kilo di Jember
Dalam kesempatan lain, Politisi Partai Gerindra ini justru melihat kebijakan efisiensi ini cukup wajar. Ia berpandangan, meski efisiensi yang menerpa APBD Jember cukup besar, namun selama ini banyak bantuan ataupun program pemerintah pusat yang dikucurkan ke daerah.
Ia meyakini, perolehan PAD di tahun pertama masa kepemimpinannya (tahun 2025 sebesar Rp1,07 triliun), bakal menjadi modal penting bagi pemerintahannya untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan demi mendongkrak PAD, mengamankan ruang fiskal daerah, tanpa harus menaikkan tarif pajak.
Hal itu ia kemukakan saat kesempatan rapat paripurna LKPJ 2025 di Gedung DPRD Jember (31/3).
"Pendapatan kita di tahun 2025 naik sebesar 32 persen sekian, ini kabar luar biasa, tren yang sangat baik. Semua masih on the track. Kita tidak hanya melihat pertumbuhan, tapi juga pendapatan. Sama seperti negara maju, indikator utama bukan cuma pertumbuhan ekonomi, tapi pendapatan masyarakatnya," imbuh mantan anggota DPRD Jawa Timur itu. (nur)
Editor : Imron Hidayatullahh