Radar Jember - Di balik luasnya lahan perkebunan dan hutan negara di Jember, masih tersimpan persoalan yang mengakar, kemiskinan.
Warga di sekitarnya banyak yang hidup dari pekerjaan musiman dengan penghasilan minim. Kondisi ini menjadi potret kemiskinan ekstrem yang belum terselesaikan.
Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyebut, persoalan tersebut bukan lagi sekadar angka dalam data.
Di lapangan, banyak keluarga menggantungkan hidup dari pekerjaan yang tidak menentu setiap harinya. Pendapatan yang diperoleh pun jauh dari kata layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Baca Juga: CEK LENGKAP Ini Daftar Tarif Khusus Kereta Api di Wilayah Daop 9 Jember, Mulai Harga Rp 45 ribu
“Kalau kami lihat langsung di lapangan, penghasilan mereka rata-rata hanya sekitar Rp 35 ribu sampai Rp 45 ribu per hari. Dan itu pun tidak pasti karena mereka hanya pekerja musiman,” ujarnya.
Menurut Ardi, kondisi ini diperparah dengan minimnya akses terhadap program bantuan pemerintah. Masalah administrasi kependudukan masih menjadi penghalang bagi sebagian warga untuk mendapatkan bantuan sosial maupun program perbaikan rumah.
Akibatnya, mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan tanpa jalan keluar yang jelas. Warga hidup di sekitar lahan yang produktif, tapi belum merasakan manfaat ekonomi secara langsung.
Politisi Gerindra ini menilai, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah.
Perusahaan negara yang mengelola lahan, seperti PTPN dan Perhutani, dinilai perlu mengambil peran lebih besar. Tidak hanya bantuan sesaat, melainkan program pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat.
“Harus ada solusi jangka panjang. Jangan hanya bantuan sesaat, tapi bagaimana masyarakat bisa punya penghasilan tetap dan kehidupan yang lebih layak,” tegasnya.
Dia mengatakan, solusi yang bisa didorong dengan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan produktif dan program ketahanan pangan.
Dengan begitu, warga tidak lagi sekadar menjadi pekerja musiman, tetapi memiliki peluang penghasilan yang lebih stabil.
Selain itu, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. “Harus ada win-win solution. Jangan sampai lahannya produktif, tapi masyarakat di sekitarnya tetap miskin,” katanya.
Di sisi lain, DPRD bersama pemerintah daerah terus mendorong perbaikan akses administrasi kependudukan melalui layanan jemput bola.
Langkah ini diharapkan membuka peluang masyarakat untuk mendapatkan berbagai bantuan yang selama ini terhambat. Namun, Ardi menegaskan, peran perusahaan tetap menjadi kunci dalam mempercepat perubahan.
“Jangan sampai sapinya makan, tapi orangnya tidak bisa makan. Masyarakat ini harus benar-benar dientaskan dari kemiskinan, bukan hanya dibantu sementara,” pungkasnya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh