Radar Jember - Antrean panjang keberangkatan haji yang kian mengular memunculkan beragam ide baru.
Salah satunya skema war tiket yang belakangan ramai dibicarakan sebagai alternatif mempercepat keberangkatan calon jemaah.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jember, Nur Sholeh, menyebut gagasan tersebut belum menjadi keputusan final.
Baca Juga: Visa 2.920 Jemaah Haji Jember Tuntas: Administrasi Rampung Lebih Awal Sebelum 1 Syawal
Menurutnya, pemerintah pusat masih melakukan kajian mendalam sebelum menentukan arah kebijakan.
Ia menjelaskan, munculnya ide tersebut tidak lepas dari panjangnya daftar tunggu haji, khususnya di Jawa Timur. Saat ini, masa tunggu secara nasional bahkan sudah menembus lebih dari dua dekade.
“Masih sebatas wacana. Apakah nanti bisa diterapkan atau tidak, kita masih menunggu keputusan dari pusat,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Dengan masa tunggu sekitar 26,5 tahun, pemerintah memang dituntut mencari solusi. Namun, menurut Nur Sholeh, setiap skema baru harus dipastikan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Baca Juga: Visa Haji Jember 2026 Tuntas, 2.920 Jemaah Siap Berangkat
Ia menilai sistem war tiket berpotensi menimbulkan tantangan, terutama terkait keadilan akses bagi calon jemaah. Karena itu, kajian komprehensif menjadi hal mutlak sebelum kebijakan diterapkan.
“Kalau memang diberlakukan, jangan sampai mengganggu kuota reguler yang sudah berjalan,” imbuhnya.
Tak hanya haji reguler, antrean juga terjadi pada program haji khusus. Untuk jalur ini, masa tunggu saat ini berkisar antara tujuh hingga delapan tahun.
Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, sebelumnya mengungkapkan bahwa skema war tiket tengah dikaji sebagai salah satu opsi.
Konsep ini memungkinkan calon jemaah yang siap secara finansial dan fisik berangkat pada tahun yang sama.
Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan apakah skema tersebut akan diterapkan secara menyeluruh atau hanya untuk kuota tertentu.
Baca Juga: INFO HAJI : Manasik Haji Jember 2026 Siap Digelar Usai Lebaran, Ini Jadwal dan Skemanya
Pemerintah disebut masih menimbang berbagai aspek agar solusi yang diambil benar-benar efektif tanpa menimbulkan polemik baru. (dhi/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh