Radar Jember - BBM untuk rakyat seharusnya memberi kepastian, bukan menghadirkan kegelisahan. Namun, yang terjadi justru antrean berulang dan mudah memantik kepanikan.
Jika ini terus dibiarkan, maka tak ada pilihan selain membenahi pola komunikasi dan menegakkan penindakan tanpa kompromi.
Jember seperti tak pernah benar-benar belajar dari antrean BBM yang datang lalu hilang, pergi lalu kembali.
Setiap isu harga naik atau kabar kelangkaan berembus, warga berbondong-bondong memenuhi SPBU. Tangki diisi berkali-kali, kendaraan rela mengular berjam-jam.
Baca Juga: Info Lalu Lintas Jember: Jalur Gumitir Masih Saja Macet Gara-gara Ini
Di balik pemandangan yang berulang itu, muncul tanya yang kian mengusik: ini benar soal kebutuhan, atau sekadar dorongan mengamankan diri, bahkan mencari untung di tengah situasi?
Di satu sisi, fenomena ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Ada naluri yang bekerja secara alamiah, ada rasa khawatir yang tumbuh saat kabar tak pasti beredar.
Dalam hukum pasar, situasi seperti ini memang niscaya: ketika ada ancaman, orang akan cenderung melindungi diri. Ini seperti menyiapkan payung sebelum hujan.
Namun, ketika sikap itu berubah menjadi berlebihan, antrean tak lagi sekadar soal kebutuhan, melainkan menjelma menjadi persoalan bersama.
Baca Juga: Jelang TKA, SMPN 2 Jember Gelar Istighosah untuk Siswa Kelas IX, Orang Tua Ikut Menguatkan
Rasa cemas yang menular cepat membuat batas antara kebutuhan dan kepentingan menjadi kabur. Orang datang bukan semata karena butuh, tetapi karena melihat orang lain sudah lebih dulu antre.
Dari satu kendaraan ke kendaraan lain, antrean itu bukan hanya karena stok, melainkan karena rasa takut yang ikut membesar.
Pada titik itu, antrean bukan lagi peristiwa biasa, melainkan efek berantai yang terus membesar dan sulit dihentikan.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menilai, kekhawatiran masyarakat dalam situasi seperti ini sebenarnya wajar.
Dalam kondisi global yang tidak menentu, respons untuk bersiap tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Namun, menurutnya, yang perlu dibenahi adalah cara pemerintah menyampaikan informasi agar tidak memicu kepanikan.
“Pemerintah harus mampu menjelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan kepanikan yang berujung pada panic buying,” ujarnya.
Di sisi lain, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam meredam kepanikan tersebut. Komunikasi yang tidak utuh justru bisa memperkeruh keadaan dan memicu kepanikan massal.
Edukasi yang jelas, terbuka, dan konsisten menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam asumsi yang keliru.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum. Sejumlah kasus penyelewengan BBM di Jember dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya celah yang terus dimanfaatkan.
Mulai dari penimbunan, penyalahgunaan distribusi, hingga dugaan keterlibatan oknum di level tertentu.
“Kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, siapapun yang mengambil keuntungan harus ditindak tegas,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Jember tersebut.
Namun, penanganan kasus yang tidak selalu terlihat cepat dan tuntas juga memunculkan persepsi di masyarakat.
Ada kesan bahwa ada upaya kompromi dalam penindakan sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera.
Meski demikian, Widarto mengingatkan agar publik tetap memberi ruang bagi aparat untuk bekerja.
“Kita tetap harus berpikir positif bahwa aparat sedang bekerja. Tapi pada prinsipnya, siapapun di hadapan hukum, itu (kedudukan, Red) sama. Maka, APH harus bertindak secara tegas,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh