KALIWATES, Radar Jember - Gelombang antrean kendaraan mulai memadati sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di titik-titik strategis Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir.
Fenomena ini dipicu oleh rumor liar mengenai rencana kenaikan harga BBM non-subsidi yang diprediksi bakal berlaku per 1 April 2026.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean didominasi oleh kendaraan pribadi yang khawatir akan lonjakan harga.
Situasi ini tak lepas dari kondisi global terkait meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah hingga mengganggu jalur perdagangan minyak dunia, serta mengancam stabilitas pasokan energi nasional hingga ke daerah-daerah.
Menanggapi kepanikan publik tersebut, PT Pertamina Patra Niaga angkat bicara untuk meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Area Manager Comm, Rel. dan CSR Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait perubahan harga.
"Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," kata Rahedi dalam keterangan resminya, Selasa (31/03).
Dia mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang sumbernya tidak jelas. Ia menekankan pentingnya merujuk pada kanal informasi resmi perusahaan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu panic buying.
"Dapatkan informasi valid harga BBM Pertamina hanya melalui saluran resmi. Pertamina mendukung imbauan Pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak," katanya.
Menyikapi dinamika global tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait sempat mengemukakan terkait komitmen pemerintah daerah mendukung kebijakan apapun pemerintah pusat.
"Kita tahu bahwa dinamika di Timur Tengah itu bukan cuma berimbas kepada Indonesia, karena hampir semua negara itu pakai sistem open economics, yaitu adanya ekspor-impor. Maka, apapun yang terjadi di satu kawasan atau satu daerah, pasti akan berimbas kepada negara yang lain," katanya, belum lama ini (18/3).
Ia menilai bahwa Indonesia hari ini adalah net importir terhadap BBM. Sehingga, ketika terjadi dinamika harga minyak dunia yang pastinya fluktuatif akibat perang ini, berakibat juga kepada bengkaknya subsidi BBM yang ditanggung oleh Pemerintah Indonesia.
"Oleh karena itu, ketika di beberapa negara sudah melakukan efisiensi, maka sudah seharusnya semua rakyat Indonesia, termasuk Kabupaten Jember, juga kompak untuk mendukung Presiden dan mendukung negara supaya subsidi BBM kita tidak terlalu meningkat," pungkasnya. (mau)
Editor : M. Ainul Budi