Radar Jember — Solar bersubsidi bukan barang gratis tanpa pengawasan. Namun kenyataannya, potensi penyimpangan di lapangan masih terbilang besar, terutama di wilayah yang berhimpitan langsung dengan kawasan perkebunan dan pertambangan.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan bimbingan teknis pelayanan BBM subsidi di Aston Hotel Jember, Kamis (12/3). Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi tata cara penggunaan surat rekomendasi agar distribusi solar lebih tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan, pengawasan distribusi solar tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Masyarakat, menurutnya, memiliki peran yang sama pentingnya dalam memastikan solar subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Apalagi, pola penyimpangan yang terjadi di lapangan kerap melibatkan lebih dari satu pihak sekaligus. Mulai dari oknum aparat, pembeli ilegal, hingga penadah yang siap menampung hasil penyalahgunaan.
"Penggunaan BBM bersubsidi khususnya solar ini harus kita awasi bersama. Kami berharap masyarakat ikut membantu memantau penyalurannya," tegasnya.
Bambang juga meminta masyarakat lebih jeli membaca situasi di sekitar SPBU. Ada beberapa pola mencurigakan yang menurutnya patut diwaspadai dan dilaporkan.
Misalnya, SPBU yang tutup lebih awal tetapi diam-diam masih melayani penyedotan solar pada malam hari. Ada juga SPBU yang terlihat sepi di pagi hari tapi tiba-tiba kehabisan stok solar pada sore harinya tanpa alasan yang jelas.
"Kalau ada SPBU yang mencurigakan, tolong ikut dipantau. Penyimpangan solar subsidi biasanya melibatkan beberapa pihak sekaligus," katanya.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat aktif turun tangan melakukan pemantauan. Dokumentasi sederhana melalui ponsel atau unggahan di media sosial atau memviralkan, dinilai bisa menjadi alat yang efektif untuk membantu mengungkap praktik kecurangan.
Keterlibatan publik yang luas diyakini mampu mempersempit ruang gerak para pelaku yang selama ini beroperasi dengan leluasa.
"Penyimpangan BBM bersubsidi sampai sekarang masih memiliki potensi cukup besar, terutama di daerah yang berhimpitan dengan perkebunan dan pertambangan," ujarnya.
Bambang juga menekankan bahwa pengawasan bersama bukan sekadar imbauan, melainkan keharusan di tengah masih tingginya potensi kebocoran.
Distribusi solar yang tepat sasaran tidak hanya menyangkut kepentingan pengguna yang berhak, tetapi juga menyangkut keadilan penggunaan anggaran negara yang diperuntukkan bagi masyarakat luas.
Sinergi antara pemerintah, legislatif, media, dan warga dinilai menjadi kunci untuk menekan kebocoran yang selama ini terjadi. "Selama masih ada yang mem-backing, ada pembeli, dan ada penadahnya, penyimpangan solar subsidi akan terus terjadi," tegasnya.
Bambang berharap kegiatan bimbingan teknis ini tidak berhenti sebagai forum seremonial semata, melainkan benar-benar menjadi titik awal pengawasan yang lebih serius dan melibatkan semua pihak.
Kesadaran kolektif masyarakat dinilai menjadi benteng terakhir yang paling efektif untuk memastikan solar subsidi tidak terus-menerus bocor ke tangan yang tidak berhak. (kin/dwi)
Baca Juga: Kado Spesial Safari Ramadan: Gus Fawait Buka Jalur Khusus Beasiswa bagi Anak Kader Posyandu Jember!
KECURIGAAN PENYELEWENGAN SOLAR SUBSIDI
Peran masyarakat penting untuk mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Berikut tanda-tanda yang patut dicurigai di SPBU:
- SPBU Tutup Lebih Awal
Namun pada malam hari masih terlihat aktivitas pengisian solar atau kendaraan keluar masuk.
- Pengisian Berulang Kendaraan yang Sama
Truk atau kendaraan datang berkali-kali dalam waktu singkat untuk mengisi solar.
- SPBU Sepi Tapi Solar Cepat Habis
Pagi hingga siang terlihat sepi, tetapi sore hari stok solar sudah habis.
- Pengisian Menggunakan Tangki Modifikasi
Kendaraan membawa tangki tambahan atau wadah besar untuk menampung solar.
- Aktivitas Pengisian pada Jam Tidak Wajar
Pengisian solar dilakukan larut malam atau di luar jam operasional normal.
Editor : Imron Hidayatullahh