Radar Jember - Meningkatnya kontak senjata antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) di Kawasan Timur Tengah (Timteng) membuat eskalasi konflik bersenjata di zona itu kini memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan.
Situasi geopolitik yang tidak menentu ini memicu kekhawatiran besar terhadap keselamatan warga negara asing di sana, terutama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tersebar di berbagai negara.
Sebagai respons cepat, organisasi nirlaba Migrant Care resmi membuka posko informasi darurat guna memberikan pendampingan dan layanan pengaduan bagi para pekerja yang terjebak di tengah situasi krisis tersebut.
Kabupaten Jember, sebagai salah satu kantong pengirim PMI terbesar di Jawa Timur, menjadi perhatian khusus mengingat banyaknya warga asli daerah ini yang sedang mengais rejeki menjadi perantau.
Berdasarkan data yang dihimpun, ribuan warga Jember kini tercatat berada di zona yang berdekatan dengan titik konflik.
Project Officer Migrant Care Jember, Bambang Teguh Karyanto, memberikan rincian data terkait jumlah WNI Jember di Mancanegara.
Dari data yang ada, tambah Bambang, total warga Jember yang menjadi total 41.70 jiwa. Terdiri yang bekerja di kawasan Asia dan Afrika (35.887), Eropa dan Timur Tengah (5.581), Amerika dan Pasifik (233).
Sementara, berdasarkan data KP2MI per 1 Maret, seluruh PMI yang bekerja di Arab Saudi (472,886), UEA (181.707), Qatar (77.705), Oman (63.425), Kuwait (28.614), Bahrain (27.133).
Bambang mengemukakan bahwa posko informasi yang dibentuk akan beroperasi 24 jam untuk melayani konsultasi maupun pendampingan hukum.
Selain pendampingan, Migrant Care dinilainya juga mendorong transparansi data dari pemerintah daerah untuk memetakan keberadaan WNI secara lebih akurat.
Hal ini dirasa penting agar langkah proteksi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
"Untuk yang lebih spesifik ke negara tertentu di timur tengah, coba ke Disnaker, seharusnya mereka punya dan mencatat data WNI yang prosedural," kata Bambang.
Lebih jauh, Bambang menyoroti adanya tantangan besar dalam mendeteksi keberadaan warga yang berangkat secara non-prosedural.
Kelompok ini seringkali menjadi yang paling rentan karena tidak tercatat dalam sistem resmi negara, sehingga proses perlindungan dan evakuasi saat terjadi perang menjadi jauh lebih rumit dibandingkan dengan pekerja migran yang mengikuti jalur resmi.
"Tapi data yang kami sampaikan itu merupakan data yang terintegrasi dan WNI yang prosedural, kalau ditambah yang non-prosedural, mungkin lebih besar. Beberapa kasus modusnya (mereka ke luar negeri seperti ke negara Timur Tengah) itu via Umroh dan wisatawan," pungkas Bambang. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh