Radar Jember - Di tengah sorotan tajam yang tengah mengarah pada menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru-baru ini, pemerintah daerah berjanji akan terus memperketat pola pengawasan terhadap semua dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan pengawasan terhadap kualitas pelayanan dan kepatuhan SOP program MBG ini bukan saja di tangan pemerintah pusat, tapi juga di pundak pemerintah daerah.
Merujuk pada Inpres tahun 2025, kepala daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengawasi hingga merekomendasikan penghentian operasional dapur yang bermasalah. Ia tidak ingin ada celah kelalaian yang bisa merugikan kesehatan para siswa.
"Jangan sebentar-sebentar menyalahkan Presiden atau pemerintah pusat, saya sebagai kepala daerah juga merasa bersalah jika ada masalah," katanya, saat memberikan keterangan terbuka (26/02).
Salah satu inovasi yang akan diterapkan, kata dia, yakni penggunaan teknologi pemantauan jarak jauh melalui kamera pengawas. Seluruh dapur MBG, atau SPPG, akan terintegrasi secara digital dengan pusat komando pemerintah daerah.
Selain teknologi, Satgas khusus juga dibentuk untuk melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan harian terhadap kualitas bahan baku yang digunakan.
"Kami rencanakan CCTV di seluruh dapur MBG bisa nyambung dengan Pemkab Jember, tersentral di Pemkab," katanya.
Lebih jauh, Gus Fawait, sapaan dia, juga mewajibkan setiap pengelola dapur untuk melaporkan menu harian secara berkala melalui grup koordinasi khusus.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa nutrisi yang disajikan benar-benar layak dan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
"Saya minta laporan setiap hari makanannya seperti apa yang diberikan kepada siswa-siswi," imbuh dia. (mau/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh