Radar Jember - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember tengah menjadi buah bibir hingga viral di berbagai media sosial lantaran kualitas sajian yang dinilai jauh dari ekspektasi.
Melihat gelombang kritik yang semakin tak terbendung, Pendapa Wahyawibawagraha akhirnya bereaksi dan angkat bicara.
"Terkait ada hal-hal yang kurang pas dan mungkin ada beberapa dapur yang dianggap belum melaksanakan SOP atau pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh BGN. Ini menjadi tugas kami," kata Bupati Jember Muhammad Jember, dalam keterangan terbukanya, kemarin (26/2).
Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) atau dapur MBG terbanyak di Jawa Timur (250–280 dapur) Pemkab Jember ditegaskan tidak akan tinggal diam.
Bupati Fawait menyatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pengawasan yang tidak ujug-ujug menyeret pusat.
"Jangan bentar-bentar menyalahkan presiden, menyalahkan pemerintah pusat," katanya.
Lebih lanjut, Gus Fawait, sapaan akrab dia, menyebut keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 115 Tahun 2025 memberikan landasan hukum yang kuat bagi bupati untuk melakukan intervensi langsung.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas jika ditemukan dapur yang nakal atau tidak memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
"Inpres 115/2025 memberikan kewenangan kepala daerah untuk mensukseskan program ini (MBG, Red), bahkan jika pelayanan tidak sesuai SOP. Kami punya wewenang merekomendasikan agar operasional dapur MBG tersebut tidak dilanjutkan. Artinya, kalau ada masalah, saya sebagai kepala daerah merasa bersalah," terangnya.
Gus Fawait mengaku pihaknya akan mengerahkan Satgas khusus bentukannya untuk turun langsung memantau dan menindak operasional ratusan dapur di Jember.
"Kami juga akan kumpulkan pemilik dapur MBG dan kami akan minta laporan setiap hari makanannya seperti apa," tambah dia.
Selain urusan pemenuhan gizi untuk menekan angka stunting yang masih tinggi di Jember, Gus Fawait meyakini, program ini juga diarahkan sebagai mesin penggerak ekonomi kerakyatan.
Dengan perputaran uang yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun.
"Saya berterima kasih kepada pemerintah pusat atas program MBG ini. Baik dari kacamata pemerintahan terkait gizi sangat bermanfaat, maupun dari kacamata ekonomi ini akan memberikan dorongan ekonomi yang dahsyat di Kabupaten Jember," pungkas mantan anggota DPRD Jatim itu. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh