Radar Jember - Tak sedikit ruas jalan di Jember masih membutuhkan perbaikan. Selain jalan berlubang, persoalan drainase dan infrastruktur penunjang lainnya juga menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan itu pun cukup besar.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi C DPRD, Senin malam (23/2), terungkap bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jember memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 251 miliar.
Sebagian besar anggaran itu untuk penanganan infrastruktur.
Kepala Dinas PUPR Jember, Murdyianto, menjelaskan, dana itu akan difokuskan pada program prioritas.
Selain bersumber dari APBD, sejumlah proyek infrastruktur juga akan ditopang dana APBN. Dukungan itu di antaranya untuk perbaikan jembatan, drainase, hingga rencana pelebaran jalan nasional.
“DPUPR mendapat alokasi Rp 251 miliar, ini akan difokuskan pada perbaikan dan peningkatan jalan,” ujarnya.
Hal itu juga telah terkomunikasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.
“Sudah ada komunikasi dengan Kementerian PU untuk membahas pelebaran ruas jalan dari Tanggul hingga Mangli sepanjang 24 kilometer. Ini akan menjadi empat lajur dengan dua jalur. Serta juga pembangunan flyover,” jelasnya.
Murdiyanto juga memastikan, pekerjaan fisik jalan akan dimulai setelah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Namun sebelum itu, DPUPR akan melakukan langkah antisipatif agar kondisi jalan tetap aman dilalui masyarakat.
“Sebelum Lebaran kami lakukan trial dan mengerahkan Satgas URC untuk penambalan jalan rusak agar tidak mengganggu kenyamanan warga,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengingatkan agar perhatian tidak hanya terfokus pada jalan.
Ia menilai persoalan drainase yang dangkal juga harus menjadi prioritas. Sebab jika drainase tidak segera tertangani bisa menyebabkan banjir.
“Kami minta dilakukan normalisasi saluran air karena banyak yang sudah dangkal dan itu menyebabkan banjir,” ujarnya.
Ardi menambahkan, normalisasi terutama di kawasan kota harus dibarengi penertiban penggunaan trotoar.
Di bawah trotoar terdapat saluran air yang sebagian sudah tertutup sedimentasi dan membutuhkan penanganan serius.
“Termasuk menertibkan pedagang yang menggunakan trotoar. Kalau memang harus ditertibkan, kami akan mendukung,” tegasnya. (kin/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh