SUMBERSARI, Radar Jember – Komisi B DPRD Jember terus menindaklanjuti Program Optimasi Lahan atau Oplah. Setelah melakukan sidak di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, pada 3 Febuari lalu.
Sejumlah pihak termasuk petani hingga Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember juga didatangkan untuk membahas tentang persoalan Oplah.
Komisi B DPRD Jember mengaku menemukan persoalan serupa saat inspeksi lapangan. Anggota Komisi B, Suharto, menyebut, ada tiga lokasi oplah tidak berfungsi maksimal karena konstruksi tidak tepat. Air dari tandon tidak bisa masuk saluran irigasi karena posisi terlalu rendah.
“Air tidak mengalir ke lahan pertanian sehingga manfaatnya (program Oplah, Red) tidak terasa,” katanya.
Tak hanya di Banjarsari, pihaknya juga menyoroti program Oplah di Desa Tisnogambar yang belum lengkap. Legislator PDI Perjuangan itu menduga masalah bisa meluas ke ratusan lokasi lain. Ia meminta pemerintah segera memperbaiki sebelum musim tanam berikutnya.
“Kami khawatir ini terjadi di 107 titik oplah di Jember,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Sarana Prasarana Penyuluhan DTPHP Jember M Kosim menjelaskan, program berasal dari Kementerian Pertanian dengan pelaksana kelompok tani dan diawasi berbagai tim, termasuk konsultan provinsi. Verifikasi, validasi, hingga survei lokasi dilakukan sebelum penetapan penerima bantuan.
“Secara administratif dan fisik sudah dinyatakan klir akhir 2025,” katanya.
Meski begitu, dinas mengaku siap menindaklanjuti temuan petani dan DPRD. Saat ini proyek masih dalam masa pemeliharaan dan beberapa lokasi sudah diperbaiki setelah sidak Januari lalu. DTPHP menilai kritik menjadi bagian evaluasi pelaksanaan program pusat di daerah.
“Terkait temuan itu, kami sampaikan terima kasih. Ini masih ada proses masa pemeliharaan. Informasi terakhir yang kami terima dari PPL, setelah dilakukan sidak itu, sudah dilakukan perbaikan,” terangnya.
Salah seorang petani, Hariyanto, menduga ada yang tidak beres dalam pekerjaan proyek Oplah ini. “Estimasi teknis kami sekitar Rp 40 juta, tetapi di papan proyek tertulis Rp 91.569.000,” ujarnya.
Ia dan petani lain meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember membuka rincian anggaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mekanisme pencairan dana proyek. Hariyanto menilai tanpa keterbukaan, manfaat program sulit dirasakan petani.
Namun, sayangnya, kelompok tani yang diundang tidak hadir langsung dalam rapat dengar pendapat di gedung dewan pada 18 Februari. (kin/dwi)
Editor : M. Ainul Budi