Radar Jember – Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jember menemukan sejumlah pelanggaran pelaksanaan MBG di lapangan.
Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG diketahui belum memenuhi standar.
Mulai dari kelayakan dapur hingga ketidaksesuaian menu yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Bahkan, juga terdapat dugaan keracunan MBG di SMPN 1 Umbulsari, pekan kemarin (4/2).
Menanggapi hal itu, DPRD Jember meminta evaluasi menyeluruh agar program strategis nasional ini benar-benar berjalan sesuai aturan dan tujuan awalnya.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, pihaknya sejak awal telah memantau pelaksanaan program MBG.
Laporan dari masyarakat juga masuk, terutama terkait menu dan kelayakan dapur di beberapa SPPG.
Oleh karena itu, DPRD mendorong eksekutif bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak (sidak). Termasuk sidak yang telah dilakukan beberapa hari sebelumnya.
Dalam sidak Satgas MBG, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian di lapangan. Salah satunya SPPG di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari.
SPPG yang berada di Jalan Semeru ini belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Apalagi, lokasi dapur MBG tersebut juga berada di saluran irigasi sehingga terdampak banjir akhir Januari lalu.
Sementara di SPPG Jalan Sriwijaya, menu yang dibagikan tidak sesuai ketentuan.
Halim menegaskan, temuan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab MBG merupakan program strategis nasional yang niatnya baik untuk masyarakat.
Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
“Sudah banyak masukan dan informasi, maka kami akan lakukan inventarisir untuk nantinya segera kami laporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN),” tegasnya.
Menurut Halim, evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk pendataan jumlah dapur yang sudah beroperasi dan sistem pengawasannya.
Ia juga membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat aktif melaporkan jika menemukan menu tidak layak atau sarana yang tidak memenuhi syarat.
Menurutnya, respons cepat sangat diperlukan agar perbaikan bisa segera dilakukan.
“Kalau ada menu tidak layak, cepat dilaporkan. Sehingga satgas bisa mengambil langkah untuk segera melakukan perbaikan,” katanya.
Terkait lokasi SPPG yang dinilai tidak layak, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah lanjutan.
Baik sanksi, rekomendasi opsi relokasi, hingga pemenuhan syarat administrasi seperti SLHS dari dinas.
Halim memastikan DPRD turut terlibat dalam Satgas MBG sebagai pengawas.
“Tujuannya agar program presiden ini tepat sasaran, efektif, dan berdampak bagi masyarakat,” tuturnya.
Untuk diketahui, per Desember 2025, Jember mendapatkan alokasi 206 dapur.
Berdasar data resmi BGN, jumlah dapur yang sudah berdiri di Jember, hingga 5 Februari, sebanyak 136 dapur. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh