Radar Jember - Dorongan pembentukan Satgas P4GN di Jember membuka pertanyaan klasik: seberapa siap pemerintah daerah bergerak cepat?
Di satu sisi, kasus narkoba terus bermunculan dengan pola yang makin kompleks.
Di sisi lain, perangkat kelembagaan masih dalam tahap embrio. Kesenjangan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jember Lingga Diputra menyebut, pihaknya telah menyiapkan langkah awal.
Koordinasi dengan BPKAD dilakukan untuk menyiapkan gedung atau kantor operasional.
Namun beberapa opsi bangunan masih perlu rehabilitasi karena lama kosong.
“Ada beberapa alternatif yang bisa dipakai namun perlu disiapkan lebih lanjut, terutama kelayakan kantornya,” ungkap Lingga.
Dari sisi sumber daya manusia (SDM), pihaknya juga berkoordinasi dengan BKPSDM.
Nama calon kepala unit akan diusulkan sesuai klasifikasi yang ditentukan.
Penetapan akhir tetap berada di tangan provinsi melalui BNN.
Masalahnya, narkoba tidak menunggu kesiapan birokrasi. Peredaran obat keras berbahaya dan sabu yang meningkat menunjukkan jaringan masih bekerja aktif.
Jika satgas hanya bergerak administratif tanpa operasi terpadu, maka publik sulit berharap perubahan signifikan.
Pembagian tugas lintas OPD juga harus dibarengi target kinerja yang terukur.
Sementara itu, Kasubag Umum BNNK Lumajang Nunung Purna Wisuda menargetkan, pembentukan satgas bisa terealisasi paling lambat bulan depan.
Koordinasi dengan Pemkab disebut sudah berjalan intensif.
“Kami memang menargetkan ini secepatnya, bulan ini atau bulan depan sudah terbentuk,” kata Nunung.
Target ini sejatinya menjadi ujian awal keseriusan semua pihak.
Sebab, pembentukan Satgas P4GN bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk.
Tanpa penguatan regulasi, dukungan anggaran, serta pengawasan publik, satgas bisa kehilangan daya.
Jember tidak kekurangan wacana dan rencana. Kini, yang dibutuhkan adalah eksekusi yang konsisten dan berkelanjutan. Semoga segera terwujud. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh