Radar Jember - Wajah pelayanan publik di Pemkab Jember terus bersalin rupa menuju arah yang lebih progresif.
Hal itu ditandai dengan catatan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Jember yang terbukukan naik.
Dari tahun 2024 yang sebesar 4,62, di tahun 2025 tumbuh menjadi 4,68.
Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Menempatkan Jember di peringkat ke-7 nasional untuk kategori kabupaten.
Sekaligus menjadi daerah dengan nilai IPP tertinggi di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengemukakan, peningkatan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.
“Kami ingin memastikan pelayanan publik di Jember benar-benar mudah diakses, cepat, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” katanya.
Gus Fawait, sapaan akrab Bupati Jember ini, menilai reformasi birokrasi bukan sekadar target angka, tapi perubahan nyata dalam cara pemerintah melayani masyarakat.
“Kami tidak ingin pelayanan hanya bagus di atas kertas. Terpenting itu masyarakat merasa dilayani dengan baik, tidak dipersulit, dan mendapatkan kepastian,” tuturnya.
Salah satu faktor pendorong peningkatan kualitas layanan itu berkat hadirnya Kanal Wadul Guse, sebagai saluran pengaduan dan aspirasi masyarakat yang terintegrasi dan responsif.
“Lewat Wadul Guse, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya langsung. Setiap laporan kami tindak lanjuti, jadi pelayanan terus kami perbaiki dari suara warga sendiri,” jelas dia.
Tak berhenti di sana, inovasi mulai didorong hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Melalui program Peta Cinta (Pelayanan Tuntas Cetak E-KTP di Kecamatan), kerumitan administrasi kependudukan yang dulu mengharuskan warga menempuh perjalanan jauh ke pusat Jember kini telah dipangkas.
Gus Fawait menegaskan setiap inovasi yang lahir bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang humanis.
Sebab, kecepatan dan kepastian hukum menjadi hak dasar bagi setiap warga Jember.
Prestasi tingkat nasional ini pun dipandang bukan sebagai garis finis, tapi sebagai bahan bakar untuk terus "naik kelas" menjadi daerah dengan pelayanan publik paling kompetitif di Indonesia.
“Target kami bukan sekadar mempertahankan peringkat, tapi memastikan pelayanan publik di Jember terus naik kelas. Kami ingin Jember menjadi contoh praktik pelayanan publik yang profesional, humanis, dan berdaya saing,” imbuh dia. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh