Radar Jember - Suasana Kantor eks Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember mendadak riuh, kemarin.
Meja, kursi, hingga tumpukan berkas berpindah tangan.
Puluhan ASN terlihat berkemas tanpa banyak tanya, hanya satu yang pasti: gedung harus segera kosong.
Sebab, mulai Rabu (7/1), kantor tersebut bakal dipakai sebagai Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jember.
Pantauan di lokasi, para ASN mengenakan kaus berwarna pink sambil bergotong royong mengangkut perlengkapan kantor.
Ada yang menggotong meja, ada pula yang memindahkan arsip ke mobil dan pikap yang terparkir di halaman.
Aktivitas beres-beres tetap berlangsung, meski wajah kebingungan tak bisa disembunyikan.
Semua bergerak sambil bertanya-tanya, barang ini nanti dibawa ke mana.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dr Oktavia Wahyu Krisna Murti, menjelaskan, pengosongan gedung tak lepas dari kebijakan merger organisasi perangkat daerah.
Empat bidang di DP3AKB kini terpecah ke dua instansi berbeda.
Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pindah ke Dinsos, sedangkan pengendalian penduduk dan KB pindah ke Dinas Kesehatan.
Sehingga gedung ini memang harus dikosongkan.
Baca Juga: Akses Informasi Sekolah Jadi Penentu Lolos SNBP Santri di Jember
Namun, persoalan muncul karena perpindahan itu datang secara mendadak.
Oktavia mengaku belum ada pemberitahuan resmi soal waktu pengosongan gedung.
“Kami sebelumnya mengajukan surat ke BPKAD untuk tetap menempati gedung ini sementara, karena tempat tujuan masih disiapkan, tapi belum ada jawaban. Tiba-tiba kemarin ada perintah harus pindah dan mulai digunakan hari ini,” ungkapnya.
Kondisi itu membuat para ASN berada di posisi serbabingung.
Di satu sisi, mereka diminta berberes, sementara di sisi lain kantor tujuan belum sepenuhnya siap.
Jumlah pegawai yang terdampak juga tidak sedikit.
Dari empat bidang ditambah satu UPTD, sekitar 57 pegawai harus ikut berpindah.
“Di Dinkes masih disiapkan tempat. Di Dinsos juga masih menyiapkan. Kami ini posisinya ngambang, pimpinan sudah pindah, tinggal staf dan kepala bidang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jember Said Karim menegaskan, pihaknya hanya menggunakan gedung tersebut dengan skema pinjam pakai.
Menurutnya, penempatan KPPG merupakan pilihan pemerintah daerah setelah dinas terkait merger.
“Kami hanya pinjam pakai gedung. KPPG ini membawahi 22 kabupaten/kota di wilayah Jatim selatan. Jadi tugas kami bukan hanya Jember dan penempatan ini merupakan opsi dari pemerintah daerah,” jelasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh