Radar Jember - Pasca pemugaran sebanyak 50 pejabat di lingkungan Pemkab Jember, Jum'at (2/1), belum semuanya pos jabatan terpenuhi atau diduduki pejabat definitif.
Beberapa diantaranya pos jabatan justru masih ada yang kosong dan diisi oleh pejabat pelaksana tugas atau Plt.
Sebagaimana diketahui, gerbong mutasi besar-besaran telah bergulir di awal tahun 2026. Bupati Jember Muhammad Fawait melantik sedikitnya 50 pejabat eselon II dan III untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator.
Masing-masing 25 pejabat kepala dinas/badan dan Staf Ahli; 9 kepala bagian, Setda dan Setwan; 14 sekretaris dinas/badan dan direktur; dan 2 Camat.
Pelantikan itu sekaligus menandai babak baru birokrasi Jember seiring berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Jember, Deni Irawan, mengatakan salah satu poin krusial dalam pemugaran yakni upaya Bupati Fawait untuk meminimalisir ketergantungan pada pejabat Plt, agar akselerasi kinerja bisa dipacu lebih maksimal.
"Bupati sangat menghargai kinerja dari pejabat yang baru dengan akselerasi yang tinggi. Formula yang sekarang itu formasi yang berbasis kinerja, sehingga berkurang pejabat-pejabat yang masih Plt," katanya, saat ditemui seusai pelantikan.
Meski begitu, Deni mengakui masih ada beberapa pos strategis yang saat ini statusnya belum definitif.
Beberapa jabatan yang masih lowong meliputi Kepala BKPSDM, Direktur RSD dr. Soebandi, dan Direktur RSD Balung.
Sementara di tingkat wilayah, terdapat tiga posisi camat yang masih diisi Plt, yakni Camat Sumbersari, Sukorambi, dan Ambulu.
"Untuk yang kosong-kosong, ke depan akan dilakukan open bidding (lelang jabatan)," katanya.
Deni juga mengemukakan, dinamika mutasi kali ini juga dipengaruhi oleh peleburan sejumlah dinas guna efisiensi birokrasi sesuai mandat Perda SOTK baru.
Beberapa dinas yang kini telah dilebur di antaranya Disperindag yang dilebur ke Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi; lalu Dinas Lingkungan Hidup yang bergabung ke Dinas PU.
Demikian pula dengan DP3AKB yang dilebur ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, serta Dinas Pariwisata yang kini menyatu ke dalam Dispora.
"Jadi rotasi dan mutasi ini sebenarnya hal lumrah. Dan untuk kekosongan ini, insya Allah di tahun ini beliau (bupati) telah menyiapkan penempatan atau pengangkatan baru," tambah Deni. (mau/bud)
Editor : M. Ainul Budi