SUMBERSARI, Radar Jember – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Jember tahun 2025 masih tergolong tinggi. Berdasarkan laporan sementara, nilainya berada di kisaran Rp 700 miliar.
Kondisi ini menjadi sinyal belum optimalnya serapan anggaran sekaligus memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas pelaksanaan program di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan, DPRD telah menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meminta laporan perkembangan Silpa.
Berdasarkan laporan sementara per 19 Desember 2025, sisa anggaran masih cukup besar.
“Kami sudah rapat dengan TAPD dan meminta progress report Silpa, angkanya masih sekitar Rp 700 miliar,” ujar Halim, Selasa (30/12/2025).
Halim menjelaskan, hingga penutupan kas daerah pada akhir Desember 2025, Silpa diperkirakan masih berada pada angka tinggi. Meski ada potensi penurunan, namun belum signifikan. DPRD masih menunggu angka final hasil koordinasi lanjutan dengan TAPD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Proyeksi sementara sampai tutup kas daerah bisa turun di kisaran Rp 600 miliar. Namun angka pastinya masih menunggu hasil koordinasi lebih lanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Halim menyebut DPRD belum dapat memastikan OPD maupun program mana saja yang penyerapannya tidak maksimal. Kepastian tersebut baru bisa diperoleh setelah proses tutup buku anggaran dan evaluasi menyeluruh dilakukan.
Evaluasi akan dilaksanakan oleh masing-masing komisi DPRD bersama OPD mitranya.
“Setelah tutup tahun, masing-masing komisi akan melakukan evaluasi agar kami memiliki peta yang jelas, OPD mana saja yang belum optimal dalam menyerap anggaran,” ungkapnya.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pihak eksekutif. Selain data administrasi, DPRD juga akan memasukkan temuan di lapangan sebagai bagian dari penilaian, terutama terkait pelaksanaan proyek fisik.
“Temuan lapangan, khususnya pekerjaan konstruksi yang terlambat dieksekusi, juga akan menjadi perhatian dalam evaluasi,” tegas Halim.
Menurutnya, tingginya Silpa menjadi catatan penting mengingat tahun 2025 merupakan tahun awal pemerintahan saat ini.
Evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial agar tata kelola anggaran ke depan lebih efektif dan tepat sasaran.
DPRD berharap, melalui evaluasi tersebut, Silpa dapat ditekan agar tidak kembali membesar pada tahun anggaran berikutnya. (kin/dwi)
Editor : M. Ainul Budi