Radar Jember - Penurunan luas tanam padi dan produksi gabah kering panen (GKP) di Jember per November 2025 dibanding sebelumnya, menjadi perhatian serius.
Selain cuaca yang tidak menentu, alih fungsi lahan pertanian produktif ikut mempercepat penurunan produksi.
Akibatnya, hasil produksi terancam turun, meskipun masih ada sisa waktu hingga 31 Desember.
Kaitan lahan yang seharusnya menjadi penyangga pangan itu diketahui banyak beralih menjadi perumahan ataupun komoditas lain.
Kondisi ini mendorong DPRD Jember meminta langkah cepat pemerintah daerah.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menegaskan, pemerintah harus segera menghentikan alih fungsi lahan, terutama yang berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ia menyebut penurunan produksi tidak hanya dipengaruhi cuaca, tetapi juga karena berkurangnya lahan produktif yang terus menyusut.
Menurutnya, masa depan pertanian Jember akan semakin terancam jika pola ini dibiarkan berlanjut.
“Alih fungsi lahan pertanian tidak boleh lagi terjadi,” kata Candra.
Candra juga menyoroti persoalan tata ruang yang membuat pengendalian alih fungsi lahan sulit dilakukan.
Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR agar zona pertanian tidak terus tergerus pembangunan.
Dengan kepastian tata ruang, kata dia, investasi tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan lahan pangan produktif.
“Kita tidak menolak investasi, tapi mengalihfungsikan lahan produktif itu haram hukumnya,” tegasnya.
Menurut Candra, banyak petani kini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari cuaca ekstrem hingga berkurangnya lahan garapan.
Ia menilai alih fungsi menjadi salah satu penyebab utama penurunan luas tanam padi di Jember tahun ini.
Karena itu, ia berharap pemerintah memperkuat irigasi, meningkatkan kapasitas penyuluh, dan memastikan distribusi pupuk berjalan baik.
“Upaya-upaya ini penting agar produktivitas tidak terus turun,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian RTRW menjadi kebutuhan mendesak untuk menghindari konflik lahan sekaligus memberi kepastian bagi investor dan petani.
Dengan adanya regulasi tata ruang, pembangunan bisa diarahkan tanpa mengganggu kawasan pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan daerah.
“Kalau tata ruang jelas, semua pihak aman dan produksi bisa kita jaga,” imbuh Legislator PDIP tersebut.
Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember, Luhur Prayogo, menjelaskan, penurunan produksi padi tahun ini salah satunya dipengaruhi oleh berkurangnya luas tanam.
Pada 2024, luas tanam mencapai 163 ribu hektare, tetapi pada 2025 turun menjadi sekitar 139 ribu hektare.
Itu juga termasuk karena alih fungsi sementara ke tembakau, palawija, dan tebu saat musim panas panjang.
Dampak menyusutnya luas tanam itu membuat produksi tahun 2025 juga terancam menyusur.
Produksi tahun 2024 diketahui 988.885 ton, sementara produksi per November 2025 yakni 934.403 ton.
Selain iklim, minat generasi muda bertani juga menurun sehingga pola tanam ikut berubah.
Ia menegaskan penurunan ini harus menjadi evaluasi besar bagi Jember agar target produksi tetap terpenuhi.
“Produksi turun sedikit, tapi ini tetap warning dan harus segera kita perbaiki,” ujar Luhur. (kin/nur)
TENTANG PERTANIAN DI JEMBER:
Luas Tahun 2024 Luas Tahun 2025
163 ribu hektare 139 ribu hektare
Produksi Tahun 2024 Produksi Per November 2025
988.885 ton 934.403 ton
SUMBER: RDP antara DPRD dan DTPHP Jember
Editor : Imron Hidayatullahh