Radar Jember - Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jember mencapai angka ratusan miliar.
Jumlah ini menunjukkan besarnya beban kewajiban yang belum tertagih selama bertahun-tahun.
Nilai yang terus membengkak itu memperlihatkan bahwa penagihan pajak tidak berjalan efektif.
Ini sekaligus menandai perlunya langkah penanganan yang lebih tegas dan terukur agar tunggakan pajak tidak semakin berlarut.
Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyebut, akumulasi tunggakan PBB telah menembus lebih dari Rp 100 miliar.
Persoalan ini, kata dia, tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Total tunggakan PBB yang menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya sudah lebih dari Rp 100 M. Ini persoalan bersama dan kita harus menuntaskannya secara serius,” ujarnya.
Ardi juga menyoroti lambannya keputusan terkait penyelesaian tunggakan, termasuk opsi penghapusan atau penagihan ulang terhadap wajib pajak yang menunggak.
Menurutnya, pemerintah daerah tak boleh berlarut-larut membiarkan angka yang demikian besar tanpa arah kebijakan yang jelas.
“Karena jumlahnya sangat besar, keputusan terkait penghapusan atau penagihan kembali ada pada Bupati,” tambahnya.
Selain menekan urgensi penyelesaian tunggakan, Ardi mendorong Pemkab Jember untuk segera masuk pada era digitalisasi perpajakan.
Ia menilai hal ini mampu menutup celah kebocoran pajak.
Ia menegaskan bahwa tata kelola pajak yang modern dapat membuat pengawasan terhadap OPD lebih efisien dan meminimalkan praktik manipulasi data.
“Dengan digitalisasi, kontrol terhadap OPD akan lebih mudah dan data penerimaan bisa dipantau secara real time,” tegasnya.
Menanggapi desakan DPRD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember memastikan telah menyiapkan strategi untuk menutup ruang kebocoran sekaligus memperbaiki akurasi penerimaan pajak.
Kepala Bapenda Achmad Fauzi menyatakan, fokus lembaganya kini tertuju pada integrasi teknologi digital untuk memantau sektor-sektor rawan manipulasi.
“Rencana kami ke depan adalah evaluasi menyeluruh terhadap target dan memanfaatkan sistem digital untuk mengurangi kebocoran," jelasnya.
Fauzi tidak memerinci sektor mana saja yang akan diprioritaskan.
Namun, ia menegaskan digitalisasi monitoring transaksi dan penguatan mekanisme penagihan wajib pajak akan menjadi tulang punggung kinerja Bapenda menjelang akhir 2025 hingga 2026.
Pendekatan modern itu menjadi satu-satunya cara untuk menutup celah yang selama ini sulit diawasi secara manual.
“Digitalisasi sistem monitoring dan penagihan menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh