Radar Jember - Kerentanan Jember terhadap bencana alam yang terus berulang setiap tahun patut jadi perhatian bersama.
Masalah banjir dan longsor dinilai membutuhkan penanganan serius serta perencanaan mitigasi yang lebih matang.
Kesiapsiagaan prabencana dianggap sama pentingnya dengan penanganan saat maupun pascabencana.
Oleh karena itu, Fraksi Nasdem DPRD Jember mendorong adanya peningkatan alokasi anggaran dan langkah konkret di lapangan.
Juru bicara Fraksi Nasdem Budi Wicaksono, menegaskan, perlunya menambah alokasi anggaran mitigasi.
Seperti pembangunan tanggul dan program penghijauan di daerah rawan.
Ia menilai, penanganan bencana tidak boleh hanya fokus setelah kejadian, tetapi harus dimulai dari sosialisasi dan upaya prabencana.
Budi juga mengkritik lambatnya penyelesaian regulasi yang dinilai penting untuk menjaga stabilitas kebijakan daerah.
Menurutnya, eksekutif kurang memberi perhatian pada sejumlah Raperda yang sudah terlalu lama tertunda.
“Hal ini tentunya juga diperlukan dukungan riil dalam bentuk regulasi dan anggaran,” ujarnya.
Pihaknya juga menyoroti perlunya mengaktifkan kembali Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang vakum selama dua periode kepemimpinan sebelumnya.
Menurutnya, relawan membutuhkan wadah yang resmi agar bisa bekerja lebih terkoordinasi ketika bencana terjadi.
Keberadaan FPRB disebut akan mempercepat respons dan mengurangi beban pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Fraksi Nasdem meminta forum ini segera diberdayakan kembali.
“Jika relawan merasa memiliki wadah, mereka efektif meringankan beban pemerintah daerah,” katanya.
Selain isu kebencanaan, Fraksi Nasdem menekan pentingnya memperketat proses perizinan oleh OPD terkait.
Mereka menemukan banyak pengusaha yang mengabaikan aturan meski mengaku sudah melengkapi dokumen perizinan.
Bahkan ada yang memodifikasi berkas untuk menampilkan seolah-olah mereka patuh regulasi.
Praktik seperti ini dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat.
Salah satu contoh terjadi pada pengembang perumahan yang mengklaim memiliki peil banjir dan perizinan lengkap.
Namun hasil pengecekan menunjukkan tata ruang pembangunan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Akibatnya, lingkungan sekitar perumahan sering terdampak genangan banjir setiap kali hujan deras turun.
Nasdem menilai kasus ini harus menjadi peringatan agar verifikasi izin dilakukan lebih ketat.
“Padahal tata ruangnya tidak sesuai regulasi sehingga sering menyebabkan banjir di lingkungan sekitar,” tandas Ketua Komisi A tersebut. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh