Radar Jember - Pelebaran trotoar atau pedestrian di Jalan RA Kartini yang dimaksudkan untuk mempercantik wajah Kota Jember justru memantik perdebatan hangat di tengah masyarakat.
Kekhawatiran soal kemacetan dan penyempitan akses membuat sebagian masyarakat menilai proyek ini tidak memiliki urgensi yang jelas.
Beberapa warga telah menyuarakan itu melalui media sosial hingga kanal Wadul Guse.
Terbaru, sebuah petisi bahkan muncul untuk menuntut peninjauan ulang kebijakan tersebut.
Petisi daring itu digalang Armand Prasetya di platform Change.org pada Kamis (4/12) lalu.
Hingga Minggu (7/12) pukul 7.00, petisi itu telah ditandatangani 1.444 orang.
Dalam petisi itu, Armand mengajak masyarakat untuk menandatangani peninjauan ulang pelebaran Jalan RA Kartini yang berada di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates.
Ia menilai Jalan Kartini selama ini sudah menjadi pusat mobilitas harian: empat sekolah, gereja besar, kantor polisi, bank, rumah sakit, hingga restoran berjejer di sepanjang ruas tersebut.
Dengan tingkat kepadatan demkian, pelebaran trotoar dikhawatirkan akan mempersempit jalur kendaraan dan memperparah kemacetan.
“Rencana pelebaran justru akan memperparah kemacetan karena membuat jalan yang sudah sempit menjadi semakin sempit,” tulis Armand.
Armand mempertanyakan konsep pemanfaatan trotoar baru sebagai ruang pedagang kaki lima (PKL).
Menurutnya, penempatan PKL di trotoar berpotensi mengganggu kenyamanan pejalan kaki sekaligus menambah titik kepadatan pada jalur yang sudah ramai.
Ia menilai pemerintah masih memiliki banyak opsi lain tanpa harus mengorbankan kelancaran lalu lintas.
“Ada pilihan lain seperti pengaturan jam buka pedagang atau menata ulang area berdagang tanpa mengorbankan fungsi jalan RA Kartini,” lanjutnya.
Karena itu, Armand meminta pemerintah melakukan kajian ulang secara komprehensif sebelum memaksakan proyek fisik berjalan.
Menurutnya, mobilitas harian ribuan pengguna jalan, mulai siswa, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, tidak boleh dikorbankan demi program yang manfaat jangka panjangnya belum jelas.
Ia juga mengajak warga lain ikut menyuarakan keberatan agar pemerintah mendengar dan mempertimbangkan masukan publik.
“Kami berharap ada solusi lebih baik tanpa membebani warga,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemkab tetap melanjutkan pekerjaan trotoar sesuai rencana meski kritik terus berdatangan.
Jalan Kartini memang dikenal padat terutama pada jam sekolah dan jam kerja.
Proyek yang dimulai 24 November dan ditargetkan selesai 30 Desember ini menelan anggaran Rp 2,7 miliar.
“Kami minta kalau bisa sebelum itu sudah selesai agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRPKCK) Jember, Nurul Hafid Yasin, Jumat (5/12).
Dia mengakui adanya aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan pelebaran trotoar tersebut.
Namun dia menyebut, koordinasi dengan semua pihak, mulai dari masyarakat yang terdampak aktivitas tersebut, OPD, kelurahan, hingga akademisi telah dilakukan.
“Kami memahami aspirasi yang disampaikan masyarakat. Kami perlu sampaikan, program pelebaran pedestrian ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan kota untuk mendukung Alun-Alun Jember menjadi bersih dan nyaman. Seluruh pihak juga sudah kami undang sebelumnya untuk berkoordinasi,” jelasnya.
Dia juga siap menjelaskan secara detail kepada masyarakat serta DPRD terkait pelaksanaan pengerjaan itu.
Informasi yang dihimpun, DPRD Jember menerima surat permohonan rapat dengar pendapat (RDP) dari Gereja Katolik Paroki Santo Yusup tertanggal 4 Desember 2025.
Rencananya RDP itu bakal digelar hari ini.
“(Kalau diundang,Red) kami akan hadir, menyampaikan dan menjelaskan program ini, bagaimana maksud dan tujuannya sehingga program ini didukung semua pihak,” pungkasnya.
Untuk diketahui, lebar trotoar sisi barat berukuran 2,4 meter dari rencana awal tiga meter.
Sedangkan sisi timur menjadi 5,1 meter dari rencana enam meter.
Perubahan ini sudah mempertimbangkan ruang jalan dan kepadatan kawasan sehingga lebar jalan sekitar 8-9 meter. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh