Radar Jember - Pengaspalan jalan, membangun selokan, atau mengeksekusi kegiatan nonfisik sejatinya bisa dilakukan pada awal atau pertengahan tahun.
Namun, lemahnya perencanaan, lambannya eksekusi pekerjaan, dan lemotnya penyusunan laporan membuat pekerjaan pemerintah sering menumpuk di akhir tahun. Bagaimana ini?
Hari ini sudah masuk pekan kedua Bulan Desember 2025.
Namun, jelang tutup tahun, APBD Jember belum terserap maksimal.
Data pada Kementerian Keuangan per 06 Desember 2025 menunjukkan serapan anggaran bak semangka dibelah dua.
Dari angka Rp 4,68 triliun, baru 50,86 persen atau sekitar Rp 2,4 T yang terserap. Sementara Rp 2,2 T belum.
Tumpukan pekerjaan pun seperti memaksa untuk segera diselesaikan.
Padahal publik menunggu hasil, bukan alasan.
Situasi ini mengisyaratkan ada yang tidak beres dalam eksekusi belanja daerah.
Pada akhir November hingga awal Desember, realisasi belanja baru berada di angka 50 persen.
Ini menunjukkan ada perencanaan yang kurang baik, ada lambatnya eksekusi program prioritas, dan lambannya administrasi dan laporan-laporan.
Padahal Jember mengelola anggaran besar dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa berbagai rencana kerja hanya berhenti pada dokumen, bukan pada dampak yang nyata bagi masyarakat.
Di sisi pendapatan, kondisinya juga belum sepenuhnya meyakinkan.
Realisasi PAD per November baru menyentuh kisaran Rp 803,4 miliar atau 72 persen dari total target Rp 1,137 triliun.
Capaian ini memberi sinyal bahwa ruang fiskal daerah masih sempit, sementara potensi pajak dan retribusi belum benar-benar dimaksimalkan.
DPRD telah mendesak percepatan penggalian PAD agar ketergantungan pada dana transfer tidak semakin membelenggu kemampuan daerah.
Faktor terbesar dari serapan yang lambat berasal dari empat OPD dengan anggaran jumbo: Dinas Pendidikan, Dinas PU Bina Marga dan SDA, Dinas Perumahan Rakyat Permukiman Penduduk dan Cipta Karya, serta Dinas Kesehatan.
Empat dinas ini mengelola sekitar Rp 2,6 triliun, namun realisasi belanjanya belum menunjukkan peningkatan.
Keterlambatan pengadaan, persoalan birokrasi, serta proyek fisik yang berjalan lambat menjadi penyumbang utama stagnasi tersebut.
Dampaknya, banyak target pelayanan dasar ikut tertahan di tengah kebutuhan publik yang terus berjalan.
Belum lagi masalah cuaca. Sebagian besar anggaran itu digunakan untuk proyek fisik.
Di tengah cuaca hujan, tentu pengerjaannya terhambat dan tidak optimal.
Melihat pola ini, Jember menghadapi dua kemungkinan hingga Desember.
Jika percepatan dilakukan serius, serapan belanja dapat terdongkrak ke kisaran 75–85 persen dan PAD bisa meningkat di angka 85 persen.
Namun, bila langkah agresif tidak muncul, serapan berpotensi stagnan di angka 60–65 persen dan menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) besar.
Kondisi ini bukan sekadar angka, tetapi cermin efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pembangunan.
Nantinya saat memasuki 2026, Jember membawa beban sekaligus peluang.
APBD tahun depan didok sebesar Rp 4,39 triliun. Namun ada efisiensi cukup besar dalam pelaksanaannya.
Jika pola serapan lambat tidak dibenahi, penurunan anggaran ini bisa menjadi titik balik yang menyulitkan kinerja pembangunan.
Namun bila reformasi eksekusi anggaran benar-benar dilakukan, justru akan menjadi tahun pemulihan ritme fiskal daerah. (kin/nur)
Tentang APBD Jember 2025:
- Besarnya APBD 2025, Rp 4,68 triliun.
- Serapan awal Desember, tercatat 50,86 persen.
Faktor Lemahnya Serapan Anggaran:
- Pembuatan perencanaan yang kurang tepat.
- Proses dan eksekusi pekerjaan fisik-nonfisik lambat.
- Laporan administrasi pekerjaan dan keuangan lemot.
Solusi Agar Pekerjaan Agar Tak Numpuk di Akhir Tahun:
- Evaluasi dan genjot pekerjaan pada triwulan pertama (akhir Maret/awal April).
- Kejar target serapan 50 persen pada semester awal (Akhir Juni/awal Juli.
- Evaluasi menyeluruh pada Perubahan APBD (Akhir September/awal Oktober).
- Maksimalkan Serapan APBD hingga 31 Desember.
SUMBER: Diolah dari berbagai sumber.
Editor : Imron Hidayatullahh